Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, menegaskan, jika bakal calon presidennya yakni Ganjar Pranowo siap menghadiri debat atas undangan atau tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), beberapa waktu lalu.
"Kami akan datang, kami siap untuk datang ke kampus-kampus (untuk berdebat) yes, dan hebat BEM UI itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (23/8/2023).
Sementara ketika ditanya soal respons Ganjar Pranowo yang meminta semua pihak bersabar mengenai pelaksanaan debat, Said memberikan pembelaan.
Ia menyebut, jika Ganjar menginginkan debat tersebut diselenggarakan dengan penuh persiapan, misalnya soal apa yang akan dibahas, sebab tak ingin debat itu hanya menjadi debat kusir.
"Oh iya yang dimaksud Pak Ganjar itu kan belum masalah tempatnya, tapi substansi akan dibahas apa. Kalau debat kusir ya yang dapat kusirnya capresnya, BEM UI-nya enggak dapet apa-apa," tuturnya.
"Pasti diagendakan, gue bagian jadwal kok," sambungnya.
BEM UI Tantang Capres Debat di Kampus
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang bakal calon presiden (bacapres) 2024 untuk menggelar kampanye di kampus kuning tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menggelar kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut.
Baca Juga: PDIP: Minta Jadi Menteri Kalau Ganjar Jadi Presiden, Budiman Sudjatmiko Ngambek Karena Ditolak
"Silakan datang ke UI jika berani. Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Melki dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
"Jika melihat putusan MK yang tengah diperbincangkan tersebut, tak ada satu pun frasa dalamnya yang menyebutkan memperbolehkan kampanye di kampus, melainkan disebutkan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang para calon dengan tidak membawa atribut dan alat peraga," tambah dia.
Melki menilai, sosialisasi yang dilakukan bacapres belakangan imi terkesan membosankan. Pasalnya, dia menilai banyak ujaran minim substansi atau lip service yang disampaikan bacapres.
Untuk itu, dia menilai putusan MK bisa dimanfaatkan bagi akademisi kampus untuk menguji gagasan para capres dan mengembalikan citra kampus sebagai lembaga yang kritis.
Berita Terkait
-
PDIP: Minta Jadi Menteri Kalau Ganjar Jadi Presiden, Budiman Sudjatmiko Ngambek Karena Ditolak
-
Siap Menjomblo Jika Dipecat PDIP, Budiman Sudjatmiko Pertimbangkan Opsi Gabung PSI atau Gerindra
-
Budiman Jawab Tuduhan Soal Utang Dibayari PDIP: No, No, No, Tidak Serupiah Pun!
-
Momen Grace Natalie 'Rayu' Budiman Sudjatmiko Main Ke Kantor PSI: Ukuran Jaketnya Berapa Mas?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu