Suara.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengaku kerap menerima laporan soal indikasi adanya mafia dalam penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Amzulian mengatakan laporan tersebut didapatkannya sejak dia masih menjadi Ketua Ombudsman RI hingga saat ini.
"Kasus-kasus sekarang, atas nama PKPU, ternyata ada mafia di situ," kata Amzulian di Auditorium KY, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Berdasarkan laporan yang dia terima, Amzulian mengatakan banyak orang yang berutang sejumlah uang tetapi harus membayar dengan angka yang jauh lebih besar.
"Contoh, dia punya utang hanya misalnya Rp 1 miliar, tapi dia kehilangan aset-asetnya sampai ratusan miliar dengan alasan PKPU," unkap dia.
Untuk itu, Amzulian berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menindaklanjuti laporan yang diterimanya itu.
"Silakan KPK dalami, banyak putusan-putusan yang aneh. Mungkin kalau KPK mau dalami, mulai dari siapa yang mengusulkan PKPU," ucap Amzulian.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Firli Bahuri menyebut informasi yang disampaikan Amzulian itu memuat dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PKPU. Dengan begitu, Firli mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Amzulian.
"Tentu ini informasi yang sangat baik bagi kami yang tentu kami akan tindaklanjuti apa informasi itu," tandas Firli.
Baca Juga: Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK, Pukat UGM: Kabar Gembira dan jadi Hari Raya Bagi Koruptor
Berita Terkait
-
KY dan KPK Teken Nota Kesepahaman Pemberantasan Korupsi, Turut Atur Perilaku Hakim
-
Gegara Sistem Perlindungan TKI Dikorupsi, KPK: Jadi Cuma Bisa Buat Ngetik!
-
Rugikan Negara Rp 127,5 Miliar, KPK Tetapkan Kuncoro Wibowo Cs Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos
-
Megawati Minta KPK Dibubarkan karena Tak Efektif, Alexander Marwata: Tidak Bisa Hanya Andalkan KPK!
-
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Alexander Marwata: Saya 8 Tahun di KPK Juga Prihatin!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo