Suara.com - Pada masa El-Nino yang memicu musim kemarau seperti saat ini, suhu kota Jakarta semakin panas. Selain sinar matahari terasa menyengat, polusi udara pun kian tinggi.
Menanggapi kualitas udara yang memburuk di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem kerja kombinasi Work Form Home (WFH) dan Work Form Office (WFO) sejak 21 Agustus 2023 lalu, uji emisi kendaraan yang akan dikenakan sanksi, serta penanaman pohon yang sudah lama digencarkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dengan Gerakan Jumat Menanam dan program penataan kawasan.
Sinergi dengan Semua Pihak
Dalam program menanam pohon untuk menghijaukan Jakarta ini, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak hanya mengajak jajaran Pemprov DKI. Namun, ia juga menggandeng semua pihak untuk bersama-sama menjadikan Jakarta kota yang sehat, nyaman, serta berketahanan.
Pada Rabu, (22/8/2023) lalu, misalnya, Pj Gubernur Heru bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta lainnya, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Reda Manthovani, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, menanam ratusan pohon di bantaran Kali Mookervaart, Kalideres, Jakarta Barat.
"Pohon yang ditanam di sini kurang lebih 125 pohon. Di tempat lain Pak Kapolda akan melanjutkan ini. Upaya ini juga mendapat dukungan dari Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menggerakkan warga, menggugah masyarakat segala lapisan agar segera menanam pohon untuk menghijaukan Jakarta," ujar Heru.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menjelaskan, penanaman pohon ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup yang harus dirawat dan dijaga kelestariannya.
"Ini adalah salah satu upaya untuk membuat Jakarta lebih hijau dan sehat. Hari ini juga didistribusikan 100.000 pohon. Pohonnya adalah pohon buah yang didistribusikan oleh rekan-rekan kami Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta aparat pemerintah kepada warga untuk menanam pohon-pohon itu," kata Karyoto.
Heru juga berharap, selain untuk penghijauan, penanaman pohon berbuah ini juga dapat meningkatkan perekonomian warga.
Baca Juga: Polisi Siram Jalan Untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta, Dokter Peneliti: Tidak Ada Gunanya!
"Semangat ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua masyarakat. Manfaatkan lahan-lahan di sekitar yang layak untuk ditanami pohon. Mungkin pohon penguat, seperti di samping ini kan ada sungai. Dan kalau memang memungkinkan, tanaman-tanaman yang mempunyai dampak ekonomis, ya silakan saja," terang Heru.
Penghijauan Pemprov DKI Jakarta
Penghijauan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi polusi udara sudah lama dilakukan Pemprov DKI, dengan menanam pohon di sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH), lahan kosong, ruang publik, hingga rooftop di kantor instansi, swasta, masjid, maupun sekolah. Penghijauan ini pun diserukan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, mulai dari keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga perusahaan-perusahaan swasta.
Menurut data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 10.474 pohon telah ditanam pada Oktober 2022-Juli 2023. Sedangkan lima Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu sudah menanam 55.345 pohon pelindung pada April-Juli 2023.
Agar jumlah pohon yang ditanam semakin banyak, Distamhut DKI pun konsisten menambah luas tanah dan mengoptimalkan fungsi RTH. Tahun ini, Distamhut akan membangun 23 taman seluas 6,7 hektare.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengungkapkan, hingga akhir Juni 2023, DKPKP telah membagikan 193.000 pohon secara gratis dan sudah ditanam bersama masyarakat dalam “Gerakan Menanam untuk Ketahanan Pangan”. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, seperti instansi pemerintah, aparat, kelompok tani, PKK, dasawisma, komunitas, swasta, serta lembaga pendidikan.
“Jumlah pohon atau tanaman yang dibagikan tentunya akan terus bertambah. Adapun jenis yang ditanam yaitu tanaman berumur pendek dan cepat panen, seperti sayuran, cabai, tomat, terong, tanaman obat keluarga, dan tanaman buah berumur pendek. Selain untuk menambah ruang terbuka hijau, (kegiatan ini) juga mampu memenuhi ketahanan pangan masyarakat di sekitarnya,” jelas Suharini.
Berita Terkait
-
Ketua DPR Dorong Sekolah Antisipasi Dampak Polusi Udara Bagi Anak
-
Epidemiolog Sebut Penyemprotan Jalan Polda Metro Jaya Malah Memperburuk Kesehatan!
-
Tantang Dinas LH DKI Tindak Perusahaan 'Nakal' Pencemar Lingkungan, Legislator: Kita Kasih Waktu 3 Bulan
-
Jokowi Batuk 4 Minggu Gegara Polusi Udara, Pakar Akui Ungkap Bahayanya Bagi Lansia Seperti Presiden
-
Polda Metro Jaya Semprot Jalanan Demi Kurangi Polusi Jakarta, Dokter Paru: Tak Efektif!
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo