Suara.com - Muncul usulan penerapan ganjil genap selama 24 jam mencuat untuk menekan polusi udara DKI Jakarta. Atas usulan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambutnya dengan baik.
Usulan tersebut disampaikan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Heru pun akan mengkajinya terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Polda Metro Jaya.
"Mudah-mudahan kita kaji dua sampai tiga hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," jelasnya.
Heru menilai usulan ini merupakan upaya baik menekan polusi udara. Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan hal tersebut karena kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta.
Berkaitan dengan wacana tersebut, terdapat pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju. Pihak yang tidak setuju salah satunya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dianggap Bukan Solusi
Menurut Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, usulan ini tetap tidak menyelesaikan permasalahan selama masyarakat tidak pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum.
Baginya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendaknya menggiatkan sosialisasi atau cara lain demi mengajak masyarakat pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum.
Tak hanya itu, Hasbiallah Ilyas juga menyinggung terlalu banyaknya jumlah ojek online yang turut berkontribusi atas polusi.
Baca Juga: Bahaya Pencemaran Udara bagi Kesehatan yang Dapat Menyebabkan Kematian
Secara terpisah, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menilai para pemangku kepentingan hendaknya mengevaluasi sistem ganjil genap yang berlaku saat ini.
Menurutnya, segala upaya yang dilakukan seperti konsep ganjil genap, uji emisi, car free day ternyata tidak tampak pengaruhnya.
Masih Harus Dikaji Mendalam
Pihak yang menyoroti lainnya yakni Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan. Doni mengatakan setiap usulan hendaknya didiskusikan terlebih dahulu seperti pengkajian, diskusi mendalam, hingga uji coba.
Upaya lain untuk mengurangi polusi, yakni Heru Budi Hartono meminta Bank DKI Jakarta memberikan bunga rendah bagi ASN DKI yang ingin membeli kendaraan listrik. Hal ini sebagai upaya mendorong pegawai Pemprov DKI beralih ke kendaraan listrik sehingga polusi pun terminimalisir.
“Saya minta ASN beli baru, nanti saya minta kepada Bank DKI agar dalam waktu tertentu bisa memberikan cicilan bunga murah,” kata Heru di Jakarta, Sabtu, 25 Agustus 2023 dikutip dari Antara.
Berita Terkait
-
Bahaya Pencemaran Udara bagi Kesehatan yang Dapat Menyebabkan Kematian
-
Pj Gubernur Heru Budi Minta Bank DKI Beri Cicilan Bunga Murah Bagi ASN Beli Kendaraan Listrik
-
Ngeri! Polusi Udara Bikin Kulit Lebih Rentan Rapuh, Bagaimana Melindunginya?
-
DPRD DKI Usul Ganjil-Genap 24 Jam di Jakarta, Heru Budi: Ide Bagus
-
DPRD DKI Usul Ganjil-genap 24 Jam Demi Kurangi Polusi, Polda Metro Jaya: Perlu Ada Kajian, Tidak Serta Merta
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana