Suara.com - Persoalan polusi udara di ibukota kini masih menjadi isu besar dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Bahkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun ikut menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Senin (28/8/2023).
Sejak Senin (21/08/2023) lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun telah mengeluarkan peraturan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi dari kendaraan para pekerja selama jam kerja berlangsung.
Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun telah menandatangani surat himbauan kepada pemerintah daerah (pemda) se-Jabodetabek untuk menerapkan juga sistem WFH kepada para ASN di daerah masing-masing.
Dari berbagai pemda yang menerima surat tersebut, sementara ini hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan yang menindaklanjuti himbauan tersebut. Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie pun mengungkap pihaknya akan mulai menerapkan sistem WFH sejak Senin, (28/08/2023) hari ini.
Lalu, seperti apa sistem yang akan diterapkan? Simak inilah selengkapnya.
1. Terapkan WFH hanya 50 persen
Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkap pihaknya sudah menggodok jam kerja dan kebijakan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk menerapkan WFH di kalangan ASN.
"Kita akan mulai terapkan WFH sejak Senin 28 Agustus 2023 besok, tapi hanya 50 persen pegawai kita yang akan WFH," ungkap Davnie dalam keterangannya pada Minggu (27/08/2023) kemarin.
2. WFH khusus pegawai administratif
Baca Juga: Soal Usulan Ganjil Genap 24 Jam, PSI Minta Heru Budi Potong Pajak Kendaraan 50 Persen
Penerapan WFH ini pun dikhususkan untuk pegawai administratif di lingkup pemkot Tangsel dan instansi pemerintahan terkait.
"Yang akan WFH itu pejabat administratif, tapi untuk pejabat teknis itu sebaiknya WFO (work from office),” lanjut Davnie. Hal ini pun dikhususkan krpada para pegawai yang bekerja di layanan publik, seperti disdukcapil, puskesmas, dan pelayanan publik lainnya.
3. Pembagian jam kerja untuk 13.000 pegawai
Total pegawai ASN yang ada di Tangsel sekitar 13.000 orang tersebut juga akan dibagi secara bertahap untuk melaksanakan WFH.
Untuk hari ini, Senin (28/08/2023) sekitar 7.000 pegawai masih dipekerjakan di kantor, sedangkan sekitar 6.000 lainnya sudah mulai melaksanakan WFH.
4. Warganet protes anak-anak masih masuk sekolah
Berita Terkait
-
Protes! Cak Imin Sebut Pemerintah Tak Serius Tangani Polusi Udara: Pernapasan Kita Sudah Darurat di Jabodetabek!
-
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Polusi Udara dari Industri, Ini Tugasnya
-
Keluhkan Dampak Buruk Udara Jakarta, Tya Ariestya: Luar Biasa Polusinya
-
Polusi Udara Jakarta Serang Kesehatan Warga, Heru Budi hingga Perusahaan Pencemar Bakal Digugat Demi Ganti Rugi
-
Soal Usulan Ganjil Genap 24 Jam, PSI Minta Heru Budi Potong Pajak Kendaraan 50 Persen
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak
-
Kaesang Pangarep Hadiri Pelantikan Pengurus DPD PSI Mesuji, Targetkan Satu Kursi di Setiap Dapil
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat