Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan jika pihaknya memang sudah condong dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan di Pilpres 2024.
"Oh hilal dari awal bulan sudah ada, jadi gak usah khawatir itu. Sebetulnya malah dari kemarin silaturahim kebangsaan itu kan bukan hanya hilal, udah bulan purnama itu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Kendati begitu, Hidayat menyebut, PKS masih akan menggelar sidang Majelis Syura untuk mendengarkan aspirasi dan kemudian memberikan keputusan terkait sikapnya dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Iya kan kami harus tetap mendengar aspirasi dari seluruh anggota Majelis Syura dari seluruh Indonesia," tuturnya.
"Karena mereka mewakili warga PKS dari seluruh Indonesia kami akan mendengar dari mereka dan sekaligus juga kami akan melaporkan apa yang kemarin sudah dicapai dan kemudian akan diputuskan bersama-sama," sambungnya.
Adapun Hidayat menyebut, jika forum Majelis Syura tersebut akan digelar pada Jumat (15/9/2023) esok.
"InsyaAllah abis Jumat, jam 2 lah InsyaAllah di DPP PKS," pungkasnya.
80 Persen Dukung Cak Imin Cawapres
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal positif untuk mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan sudah 80 persen, sisanya 20 persen tergantung keputusan Musyawarah Majelis Syura.
Baca Juga: Kelakar Menag Yaqut Ogah Pilih Amin: yang Pilih Itu Bidah
"Kalau 80 persen sih sudah fix, tapi di Majelis Syura 20 persen kan bisa jadi besar juga," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2029).
Sinyal dukungan untuk Cak Imin juga menguat usai ada kunjungan dari Cak Imin bersama Anies Baswedan serta NasDem dan PKB ke kantor DPP PKS.
"Kalau melihat kehangatan kemarin bacaannya sih positif mendukung," ujar Mardani.
Mardani mengatakan nantinya memang hanya ada nama Cak Imin yang bakal dibahas di Musyawarah Majelis Syura. Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan lain yang nantinya dikehendaki Majelis Syura.
"Tapi bahwa Majelis Syura kan bebas aja, kayanya yang diskusi lain boleh aja gitu lho," kata Mardani.
Mardani berujar dalam Musyawarah Majelis Syura tidak sekadar mengambil keputusan saja, melainkan juga ada pembahasan terlebih dahulu.
Berita Terkait
-
Ogah Tanggapi Guyonan 'Pilih Amin Bidah', Cak Imin Pilih Tegur Langsung Menag Yaqut?
-
PKS Beberkan Ribuan Keluarga di Jakarta Masih Belum Punya MCK; Warga Buang Air di Kali
-
Peringatkan Menag Yaqut yang Guyon Tak Pilih Amin Karena Bidah, PKB: Hati-hati!
-
Kelakar Menag Yaqut Ogah Pilih Amin: yang Pilih Itu Bidah
-
Bahas Pemenangan Anies-Cak Imin, NasDem Lakukan Silaturahmi Balasan ke DPP PKB
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan