Suara.com - Wacana Ridwan Kamil atau biasa dipanggil RK untuk dijadikan bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar sepertinya gagal. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Ridwan Kamil akan bersaing di Pilgub Jabar.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga Hartarto merespons adanya sejumlah internal Partai Golkar yang mendesak Ridwan Kamil untuk menjadi cawapres.
"Pak RK posisinya sebagai gubernur. Jawa Barat," ujarnya di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Kamis (14/9/2023).
Ia juga menegaskan bahwa pilihan untuk memimpin Jabar dua periode tersebut disampaikan Ridwan Kamil.
"Pak RK sendiri yang pilih (jadi Gubernur Jabar)," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai Airlangga harus lebih rasional bila kemudian Ridwan Kamil, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Golkar, didorong menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo.
"Airlangga harus rasional kalau nggak diambil sama Prabowo, lebih baik dukung RK sama Ganjar agar Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang," katanya kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Mekeng menilai dibandingkan dengan Prabowo, Ridwan Kamil lebih diuntungkan dengan Ganjar Pranowo. Ia menilai Ridwan Kamil telah dipanggil dan bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Iya, lebih menguntungkan lah, saling menguntungkan."
Baca Juga: Prabowo Undang Ridwan Kamil Bicara, Golkar: Penjajakan Terakhir Sebelum Putuskan Cawapres
Mekeng membandingkan bila Ridwan Kamil dengan Prabowo akan sedikit tidak diuntungkan, lantaran memiliki ceruk suara yang sama.
"Kalau saya ya pribadi, nggak terlalu besar peluangnya. Karena irisan basis massanya juga sama aja, buat apa nggak menambah," tuturnya.
Mekeng mengungkapkan selain sudah dipanggil dan bertemu Megawati, sejatinya Ganjar dan Ridwan Kamil punya basis suara yang saling menguntungkan.
"Dia kan mantan Gubernur Jawa Barat. Artinya, dia mempunyai dapil yang jelas, Pak Ganjar kan punya Dapil Jawa Tengah, Ridwan Kamil punya Dapil Jawa Barat," tuturnya.
"Jadi kalau lihat hitung-hitungan politik ya, ini sangat menguntungkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka