Suara.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengadakan acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta, Senin (18/9), hari ini.
Dalam acara tersebut, PBNU mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat (GKMNU) dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa tokoh Nahdatul Ulama.
Gerakan Keluarga Maslahat Nahdatul Ulama (GKMNU) merupakan salah satu program yang digalang oleh PBNU dalam rangka membantu penyelesaian masalah di keluarga khususnya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini ditargetkan untuk masyarakat desa.
Pengukuhan Dewan GKMNU dilakukan dengan penyerahan surat keputusan oleg Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar kepada dewan pengampu GKMNU, Presiden Jokowi dan Istri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya mengungkapkan bahwa program ini akan mulai dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis utama adalah warga Nahdatul Ulama (NU).
"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," ungkap Gus Yahya dalam sambutannya di acara Pembukaan Munas dan Konbes 2023.
Mengetahui hal tersebut, Jokowi mengaku menyambut baik akan program yang dibuat oleh PBNU. Dia mengatakan, setuju dan mendukung prpgram yang akan diakukan PBNu dalam waktu dekat.
"Saya setuju dan mendukung yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU, digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekutan NU baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," tutur Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk program GKMNU. Penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia terutama kalangan Nahdatul Ulama (NU).
Baca Juga: Diam-diam Jokowi Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Politikus Benar
"Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia terutama untuk para nahdliyin," imbuhnya.
Adapun beberapa provinsi sudah menerima manfaat dari program yang digalang oleh PBNU khususnya di tingkat desa. Setidaknya ada tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.
Dari tiga provinsi tersebut, tercatat 1.766 kecamatan dan 17.00 desa dari tiga kecamatan direncanakan siap untuk menjadi target operasi program tersebut. (Ayuni Sarah)
Berita Terkait
-
Diam-diam Jokowi Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Politikus Benar
-
Pro Kontra Ucapan Jokowi Punya Data Intelijen soal Arah Parpol, Mahfud MD: Dijamin UU
-
Sering Dapat Mandat Khusus Jokowi, Kans Erick Thohir Jadi Cawapres Makin Kuat
-
Masih Lihat-lihat Koalisi yang Terbentuk, Jokowi Minta Relawannya Sabar Menunggu Keputusan Dukungan
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
Pesan Keras di Gerbong Kereta, Grafiti Anti IDF Gegerkan Publik
-
Blak-Blakan, Prabowo Tolak Keponakan Ikut Proyek Kemhan: Cari Usaha Lain!
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah