Suara.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengadakan acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta, Senin (18/9), hari ini.
Dalam acara tersebut, PBNU mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat (GKMNU) dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa tokoh Nahdatul Ulama.
Gerakan Keluarga Maslahat Nahdatul Ulama (GKMNU) merupakan salah satu program yang digalang oleh PBNU dalam rangka membantu penyelesaian masalah di keluarga khususnya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini ditargetkan untuk masyarakat desa.
Pengukuhan Dewan GKMNU dilakukan dengan penyerahan surat keputusan oleg Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar kepada dewan pengampu GKMNU, Presiden Jokowi dan Istri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya mengungkapkan bahwa program ini akan mulai dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis utama adalah warga Nahdatul Ulama (NU).
"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," ungkap Gus Yahya dalam sambutannya di acara Pembukaan Munas dan Konbes 2023.
Mengetahui hal tersebut, Jokowi mengaku menyambut baik akan program yang dibuat oleh PBNU. Dia mengatakan, setuju dan mendukung prpgram yang akan diakukan PBNu dalam waktu dekat.
"Saya setuju dan mendukung yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU, digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekutan NU baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," tutur Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk program GKMNU. Penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia terutama kalangan Nahdatul Ulama (NU).
Baca Juga: Diam-diam Jokowi Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Politikus Benar
"Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia terutama untuk para nahdliyin," imbuhnya.
Adapun beberapa provinsi sudah menerima manfaat dari program yang digalang oleh PBNU khususnya di tingkat desa. Setidaknya ada tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.
Dari tiga provinsi tersebut, tercatat 1.766 kecamatan dan 17.00 desa dari tiga kecamatan direncanakan siap untuk menjadi target operasi program tersebut. (Ayuni Sarah)
Berita Terkait
-
Diam-diam Jokowi Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Politikus Benar
-
Pro Kontra Ucapan Jokowi Punya Data Intelijen soal Arah Parpol, Mahfud MD: Dijamin UU
-
Sering Dapat Mandat Khusus Jokowi, Kans Erick Thohir Jadi Cawapres Makin Kuat
-
Masih Lihat-lihat Koalisi yang Terbentuk, Jokowi Minta Relawannya Sabar Menunggu Keputusan Dukungan
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru