Suara.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengadakan acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta, Senin (18/9), hari ini.
Dalam acara tersebut, PBNU mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat (GKMNU) dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa tokoh Nahdatul Ulama.
Gerakan Keluarga Maslahat Nahdatul Ulama (GKMNU) merupakan salah satu program yang digalang oleh PBNU dalam rangka membantu penyelesaian masalah di keluarga khususnya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini ditargetkan untuk masyarakat desa.
Pengukuhan Dewan GKMNU dilakukan dengan penyerahan surat keputusan oleg Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar kepada dewan pengampu GKMNU, Presiden Jokowi dan Istri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya mengungkapkan bahwa program ini akan mulai dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis utama adalah warga Nahdatul Ulama (NU).
"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," ungkap Gus Yahya dalam sambutannya di acara Pembukaan Munas dan Konbes 2023.
Mengetahui hal tersebut, Jokowi mengaku menyambut baik akan program yang dibuat oleh PBNU. Dia mengatakan, setuju dan mendukung prpgram yang akan diakukan PBNu dalam waktu dekat.
"Saya setuju dan mendukung yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU, digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekutan NU baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," tutur Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk program GKMNU. Penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia terutama kalangan Nahdatul Ulama (NU).
Baca Juga: Diam-diam Jokowi Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Politikus Benar
"Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia terutama untuk para nahdliyin," imbuhnya.
Adapun beberapa provinsi sudah menerima manfaat dari program yang digalang oleh PBNU khususnya di tingkat desa. Setidaknya ada tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.
Dari tiga provinsi tersebut, tercatat 1.766 kecamatan dan 17.00 desa dari tiga kecamatan direncanakan siap untuk menjadi target operasi program tersebut. (Ayuni Sarah)
Berita Terkait
-
Diam-diam Jokowi Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Politikus Benar
-
Pro Kontra Ucapan Jokowi Punya Data Intelijen soal Arah Parpol, Mahfud MD: Dijamin UU
-
Sering Dapat Mandat Khusus Jokowi, Kans Erick Thohir Jadi Cawapres Makin Kuat
-
Masih Lihat-lihat Koalisi yang Terbentuk, Jokowi Minta Relawannya Sabar Menunggu Keputusan Dukungan
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali