Dulu Tegas Tolak Politik Dinasti, PSI Sekarang Malah Dipimpin Anak Jokowi

Suara.com - Terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin memperlihatkan dukungan partai tersebut terhadap politik dinasti di Indonesia. Perbandingan PSI dulu dan sekarang yang cenderung mendukung politik dinasti ini juga disesalkan para netizen.

Pasalnya, saat pertama kali berdiri, PSI menyatakan diri sebagai partai anak muda yang membawa napas baru dalam perpolitikan nasional. 

Di Twitter, akun Partai Hijau Indonesia atau @partai_hijau menyayangkan PSI yang justru memfasilitasi dinasti politik dengan mendapuk Kaesang sebagai Ketua Umum. Akun tersebut menyatakan politik dinasti akan membunuh demokrasi karena pemerintahan hanya akan dikuasai oleh segelintir orang. 

Seperti diketahui, keluarga Presiden Joko Widodo kini memegang jabatan strategis dalam perpolitikan nasional. Selain putra bungsunya Kaesang, anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian menantunya, Bobby Nasution menduduki kursi Wali Kota Medan. 

Keputusan PSI mendukung Kaesang sebenarnya sudah terendus sejak lama. Pertengahan 2023 ini, jauh sebelum pelantikan sebagai ketua umum, PSI terang-terangan mendukung Kaesang yang saat itu diisukan bakal maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok, Jawa Barat. PSI bahkan tak khawatir dicap sebagai pendukung politik dinasti Jokowi. PSI sebelumnya sudah mendukung Gibran saat maju Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo.

Wakil Ketua Umun DPP PSI Andy Budiman pernah menyebut pihaknya hanya mendukung tokoh yang memang memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin. Ia mencontohkan Gibran yang dianggap berhasil memimpin Solo.

"Waktu itu (Pilkada Solo) juga ada skeptisisme, apa bisa Gibran ini kan belum punya pengalaman, belum punya keahlian, kemudian ini kan jadi dinasti," ujar Andy di kantor DPW PSI DKI, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2023).

"Tapi waktu itu kami berpikir apa hak kita menghalang-halangi warga Solo untuk dapat pemimpin yang baik?" katanya menambahkan. Ia menyebut keluarga pejabat yang ikut kontestasi politik dibolehkan. Asalkan, pemilihannya dilakukan lewat Pemilu secara terbuka dan demokratis.

"Dinasti itu masalah kalo dia ditetapkan dalam satu sistem tertutup, non demokratis. Ada organisasi atau apapun di mana bapaknya punya kekuasaan tanpa batas untuk menentukan anaknya jadi Sekjen, jadi apa segala macam, itu namanya dinasti," jelasnya.

Baca Juga: Kader PSI Jabar Optimis Tembus ke Senayan Pasca Kaesang Ditunjuk Jadi Ketum Gantikan Giring

Karena itu, ia menyebut dukungan terhadap Gibran dan Kaesang bukan karena politik dinasti Jokowi. Keduanya dianggap PSI sebagai sosok potensial yang mumpuni untuk menjadi Kepala Daerah. "Jangan sampai hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu hilang. Kemudian kekhawatiran mengenai dinasti," pungkasnya.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni