Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal adanya usulan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum dan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pembina PDIP.
Isu itu muncul setelah putra Presiden RI Pertama Bung Karno, yaitu Guntur Sukarno menulis opini di Harian Kompas, pada Sabtu (30/9/2023).
"Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan. Tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu," kata Hasto ditemui di sela-sela Rakernas IV PDIP, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, partainya sedang fokus pelaksanaan Rakernas ke IV, kemudian akan dilanjutkan kongres partai yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, PDIP dalam tradisi politiknya mendengarkan asprasi dari seluruh kader partai.
"Tradisi PDIP tentu saja adalah politik arus bawah, politik mendengarkan hati sanubari dari seluruh anggota partai karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan-utusan dari tingkat yang paling bawah. Maka, namanya utusan yang membawa mandat," tuturnya.
"Kita menangkan dulu (Pemilu) dan setelah Pemilu dimenangkan oleh dukungan rakyat, PDIP harus mengawal. Apalagi Presiden Jokowi kemarin sudah menegaskan suatu hal yang sangat fundamental, bagaimana Pak Ganjar Pranowo begitu dilantik langsung bergerak untuk membangun, mewujudkan langkah-langkah strategis kedaulatan pangan tersebut," sambungnya.
Untuk diketahui, Guntur dalam opininya menyebut Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
Baca Juga: Isu Penetapan Mentan Syahrul Limpo Tersangka Barbau Politis, Hasto PDIP: Kami Percaya KPK
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
Kuasa Hukum Lee Kah Hin Optimistis Raih Keadilan dalam Praperadilan Kasus Sumpah Palsu
-
Anak-anak Papua Antusias Sambut Speed Boat Pengantar Makan Bergizi Gratis di Danau Sentani
-
Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
-
YLBHI: Negara Wajib Ungkap Pelaku Teror Andrie Yunus dan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan
-
Prabowo - Gibran Zakat di Istana! Baznas Gaspol Kejar Target Rp60 Triliun Demi Berantas Kemiskinan
-
Posko THR Kemnaker Terima 1.134 Konsultasi, Hari Ini Layanan Aduan Mulai Dibuka
-
Perjuangan HAM Tak Berhenti Usai Penyerangan Andrie Yunus, KontraS: We keep moving forward, Tatakae!
-
Ajak Warga Ikut Bongkar Pelaku Teror Air Keras Aktivis KontraS, Polri: Identitas Kami Lindungi
-
OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Diduga Terkait Penerimaan dari Sejumlah Proyek
-
Cegah Kecelakaan Saat Mudik, Kemnaker Periksa Kesehatan dan Kelelahan Pengemudi di 6 Kota