Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal adanya usulan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum dan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pembina PDIP.
Isu itu muncul setelah putra Presiden RI Pertama Bung Karno, yaitu Guntur Sukarno menulis opini di Harian Kompas, pada Sabtu (30/9/2023).
"Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan. Tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu," kata Hasto ditemui di sela-sela Rakernas IV PDIP, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, partainya sedang fokus pelaksanaan Rakernas ke IV, kemudian akan dilanjutkan kongres partai yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, PDIP dalam tradisi politiknya mendengarkan asprasi dari seluruh kader partai.
"Tradisi PDIP tentu saja adalah politik arus bawah, politik mendengarkan hati sanubari dari seluruh anggota partai karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan-utusan dari tingkat yang paling bawah. Maka, namanya utusan yang membawa mandat," tuturnya.
"Kita menangkan dulu (Pemilu) dan setelah Pemilu dimenangkan oleh dukungan rakyat, PDIP harus mengawal. Apalagi Presiden Jokowi kemarin sudah menegaskan suatu hal yang sangat fundamental, bagaimana Pak Ganjar Pranowo begitu dilantik langsung bergerak untuk membangun, mewujudkan langkah-langkah strategis kedaulatan pangan tersebut," sambungnya.
Untuk diketahui, Guntur dalam opininya menyebut Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
Baca Juga: Isu Penetapan Mentan Syahrul Limpo Tersangka Barbau Politis, Hasto PDIP: Kami Percaya KPK
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Herman Khaeron Apresiasi KWP Berbagi, Dorong Peningkatan Kegiatan Sosial di DPR RI
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG