Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal adanya usulan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum dan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pembina PDIP.
Isu itu muncul setelah putra Presiden RI Pertama Bung Karno, yaitu Guntur Sukarno menulis opini di Harian Kompas, pada Sabtu (30/9/2023).
"Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan. Tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu," kata Hasto ditemui di sela-sela Rakernas IV PDIP, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, partainya sedang fokus pelaksanaan Rakernas ke IV, kemudian akan dilanjutkan kongres partai yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, PDIP dalam tradisi politiknya mendengarkan asprasi dari seluruh kader partai.
"Tradisi PDIP tentu saja adalah politik arus bawah, politik mendengarkan hati sanubari dari seluruh anggota partai karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan-utusan dari tingkat yang paling bawah. Maka, namanya utusan yang membawa mandat," tuturnya.
"Kita menangkan dulu (Pemilu) dan setelah Pemilu dimenangkan oleh dukungan rakyat, PDIP harus mengawal. Apalagi Presiden Jokowi kemarin sudah menegaskan suatu hal yang sangat fundamental, bagaimana Pak Ganjar Pranowo begitu dilantik langsung bergerak untuk membangun, mewujudkan langkah-langkah strategis kedaulatan pangan tersebut," sambungnya.
Untuk diketahui, Guntur dalam opininya menyebut Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
Baca Juga: Isu Penetapan Mentan Syahrul Limpo Tersangka Barbau Politis, Hasto PDIP: Kami Percaya KPK
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
Terkini
-
Bantah Harga Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Begini Kata Pasar Jaya
-
Pede Sosok "Bapak J" Mudahkan Kader Lolos ke Senayan, PSI: Sekurangnya Posisi 5 Besar
-
Wacana 'Reset Indonesia' Menggema, Optimisme Kalahkan Skenario Prabowo-Gibran Dua Periode
-
Ketar-ketir, Pedagang Kaget Dengar Harga Sewa Kios jadi Selangit usai Pasar Pramuka Direvitalisasi
-
Pemfitnah JK Masih Licin, Kejagung Ogah Gubris Desakan Roy Suryo Tetapkan Silfester DPO, Mengapa?
-
Perluas Inklusi Keuangan Daerah, Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Peran TPAKD
-
Pemerintah Miliki Program 3 Juta Rumah, Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Ikut Berikan Dukungan
-
Ragunan Buka Malam: Pengunjung Hanya Bisa Lihat Harimau, Kuda Nil, dan Satwa Nokturnal Lainnya
-
Ragunan Uji Coba Buka Malam Hari Ini: Simak Jadwal 'Feeding Time' Harimau hingga Kuda Nil
-
Mau Lanjut ke Ragunan Malam? Pengunjung Siang Tetap Wajib Beli Tiket Baru