Suara.com - Sikap politik Partai Demokrat yang memilih menjadi oposisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi pertimbangan bila kemudian partai berlambang bintang mercy itu diajak bergabung masuk dalam kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi desas-desus Partai Demokrat bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju usai terjadi pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi pada Senin (2/10/2023) lalu.
"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan," kata Hasto ditemui di Gedung High End MNC, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
"Tentu saja, itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan, kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung," sambungnya.
Hasto menegaskan, dalam sikap politik Demokrat di lima tahun terakhir sangat nyata sebagai oposisi. Menurutnya, hal itu akan menjadi pertimbangan.
"Tetapi dari pilihan-pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan presiden Jokowi, ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) tidak membahas mengenai reshuffle kabinet.
Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
"Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang," kata Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga: Kaesang Bakal Bertemu Anak Megawati Kamis Besok, Grace PSI: Nanti Kami Minta Wejangan dari Senior
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
"Apa isi pembicaraan persisnya? Kami belum mendapatkan update informasi," ujar Kamhar.
Demokrat berharap, pertemuan itu dapat membuat dinamika politik Tanah Air menjadi lebih sejuk.
"Kami yakini akan memberi dampak positif, membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk di tahun politik ini," ungkapnya.
Sebelumnya, SBY menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).
Kabar tersebut dibenarkan oleh Kamhar saat dikonfirmasi langsung oleh Suara.com, Senin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
-
Benang Merah Dua Ledakan di Sekolah: Ketika Perundungan, Internet, dan Keheningan Bertemu
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi
-
Peringati World Interfaith Harmony Week 2026, Ketua DPD RI Fasilitasi Dialog Tokoh Lintas Agama
-
Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal, Nenek Saudah Kini dalam Lindungan LPSK: Siapa Pelakunya?
-
Motor Roda 3 dari Program Atensi Kemensos Bantu Wak Keple Bangkitkan Usaha
-
Kasus Chromebook, Pakar: Kejaksaan Bongkar Siasat 'Regulatory Capture' untuk Dalih Nadiem Makarim