Ketua MKMK Buka Kemungkinan Anulir Putusan yang Muluskan Jadi Cawapres, PDIP Usulkan Hak Angket

Suara.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.

Namun, dia menegaskan keputusan untuk mengubahnya perlu keyakinan. Untuk itu, dia mengatakan para pelapor mesti meyakinkan dirinya. Kemungkinan tersebut juga disambut di parlemen yang bisa saja didorong dari Fraksi PDIP.

Dua berita mengenai putusan kontroversi MK tersebut merupakan dua artikel pilihan redaksi Suara dalam pemberitaan pada Rabu (1/1/2023).

1. Kemungkinan Ubah Putusan MK yang Muluskan Gibran Jadi Cawapres, Ketua MKMK: Saya Mau Saja tapi Belum Yakin

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.

Namun, dia menegaskan keputusan untuk mengubahnya perlu keyakinan. Untuk itu, dia mengatakan para pelapor mesti meyakinkan dirinya bersama dua anggota MKMK lainnya yaitu Bintan Siregar dan Wahiduddin Adams.

Baca selengkapnya

2. PDIP Usulkan Hak Angket Batas Usia Capres-cawapres, Hakim MK Manahan: Jangan Dibuat-buat

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menilai DPR perlu memastikan sejauh mana mereka dapat mewujudkan rencana hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Kemungkinan Ubah Putusan MK yang Muluskan Gibran Jadi Cawapres, Ketua MKMK: Saya Mau Saja tapi Belum Yakin

Pernyataan itu disampaikan Manahan usai menjalani sidang tertutup dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai hakim terlapor.

Baca selengkapnya

3. Saldi Isra Tertawa MK Diplesetkan Jadi Mahkamah Keluarga

Hakim Konstitusi Saldi Isra hanya tertawa saat menanggapi istilah Mahkamah Keluarga. Istilah ini muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, yang kekinian memuluskan Gibran Rakabuning Raka jadi Cawapres.

“Hahahahaha,” tawa Saldi usai diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Baca selengkapnya