Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Isu pemakzulan Jokowi kini kembali muncul lagi.
Herman menegaskan hal itu masih sebatas opini, belum ada langkah pasti yang dilakukan di Parlemen, Senayan.
"Ya kan itu masih opini yang dibangun, kan tidak ada di sini yang kemudian menyampaikan proposal untuk ke sana kan tidak ada," kata Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (3/11/2023).
Menurutnya, isu pemakzulan Jokowi saat ini hanya sebuah opini. Ada langkah pasti atau tidak terkait pemakzulan, kepastiannya melihat waktu ke depan.
"Itu kan masih opini yang dibangun oleh beberapa pihak, kita lihat saja perkembanganya ke depan," kata Khaeron.
Sampai ke Megawati
Sebelumnya politisi Senior PDIP Panda Nababan mengungkapkan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah sampai ke telinga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Panda menyebut Megawati prihatin mendengar hal tersebut.
Panda mengatakan bahwa Megawati sekarang dalam suasana prihatin. Bahkan ia menyebut, sebagai seorang ibu dan sosok ketua umum partai, suasana kebatinan Megawati tidak dalam keadaan baik.
"Sejauh yang saya kenal Ibu Mega sekarang dalam keprihatinan, kalau menurut saya suasana sebagai seorang ibu, sebagai ketua umum partai yang pahit getirnya dia rasakan, terus terang suasana kebatinan sekarang betul-betul dia prihatin," ujar Panda Nababan dikutip melalui kanal Youtube Abraham Samad Speak Up.
Baca Juga: Usul Hak Angket MK di Rapat Paripurna, Masinton PDIP Dilaporkan ke MKD DPR RI
"Ibu Mega saya bisa tangkap suasana kebatinan, dia prihatin," katanya.
Dia mengatakan tak hanya prihatin soal pemakzulan kadernya, Megawati juga prihatin mendengar putusan MK belum lama ini.
Panda menyebut, orang yang menyadari kecintaan kepada bangsa tentu akan berharap bagaimana kesalahan tersebut bisa diatasi.
"Bukan saja dipikirkan, siapun orang-orang Indonesia akan memikirkan itu, apalagi dengan apa yang dikatakan produk daripada Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
"Kalau saya rasa siapapun yang menyadari kecintaan kepada bangsa ini akan mengikuti proses yang sekarang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie, yang dilakukan oleh MK, majelis kehormatan MK, ya akan mengikuti proses itu dan menaruh harapan yang besar bagaimana ini bisa diatasi gitu loh," katanya menambahkan.
Menurutnya, PDIP tidak meremehkan suatu realita tersebut. Hal itu merupakan proses hukum yang tidak didesain secara sengaja.
Berita Terkait
-
Ditemani Megawati hingga Puan, Begini Momen Ganjar-Mahfud Nyekar di Makam Bung Karno
-
Gelisah Soal Penerus dan Faktor Megawati Dianggap Jadi Penyebab Jokowi Ugal-ugalan
-
Negara ASEAN Mulai Waspada TikTok, Menteri Teten Sebut Presiden Perintahkan Awasi Perlindungan Data Pribadi
-
Usul Hak Angket MK di Rapat Paripurna, Masinton PDIP Dilaporkan ke MKD DPR RI
-
Tanda Cinta Rakyat Indonesia! Besok, Jokowi Kirim 30 Ton Bantuan ke Palestina
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?