Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mempertanyakan netralitas prajurit maupun perwira TNI aktif, seiring para purnawirawan TNI yang kini banyak masuk di tim sukses capres dan cawapres.
Nurul menanyakan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, pengaruh dari keikutsertaan para purnawirawan itu terhadap para juniornya yang masih aktif.
"Kalau sudah ada TNI-nya berarti bagaimana menjaga netralitasnya? Karena ini kan tetap pak, yang namanya korsa itu melekat pada jiwa TNI," kata Nurul dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Selasa (7/11/2023).
Nurul mengambil contoh, yakni Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus yang kini masuk di struktur wakil ketua umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
"Saya melihat, contohnya pada sekjen saya, banyak juniornya tetap saja hormatnya seperti apa, seperti itu begitu. Jadi kalau, misalnya semua timses dari capres-capres tersebut ada TNI-nya, apa bisa satu napas dengan yang dikatakan kita harus netral dan tidak akan mengajak TNI aktif berperan serta dalam pilpres pemenangan pilpres atau pun secara emosional seperti itu lah," tutur Nurul.
Sementara itu, Yudo berkeyakinan purnawirawan yang masuk susunan timses tidak akan mengikutsertakan para junirnya yang masih aktif di TNI untuk terlibat. Yudo meyakini para senior memahami bahwa juniornya yang masih dinas bersikap netral.
"Ya, para senior-senior kami saya yakin sudah dewasa, senior-senior kami juga tidak akan mengajak para kami-kamu yang masih dinas ini untuk ikut sana, ikut sini," kata Yudo di dalam rapat.
Yudo berujar, dirinya tidak bisa melarang atau mengarahkan para purnawariwan yang kini terlibat timses capres dan cawapres.
"Untuk para purnawirawan yang mengikuti partai politik maupun kontestan Pilpres ini tentunya kami juga tidak bisa melarang itu. Karena memang beliau-beliau sudah memiliki hak pilih untuk itu, menentukan haknya," kata Yudo.
Baca Juga: Klaim Timnas AMIN Segera Diumumkan, Anies: Insyaallah Sebentar Lagi
"Tentunya kami-kami yang masih dinas ini, tentu kami sudah bisa melihat mana tidak mudah istilahnya, kami tidak mempunyai hak untuk memilih. Artinya, mereka-mereka kami juga tidak mempunyai hak juga untuk melarang atau mengarahkan sehingga ya silakan, saya yakin semuanya sudah dewasa untuk itu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Disebut Naik Jabatan Jalur 'Solo', Jenderal Agus Subiyanto Ngaku Bakal Netral Kalau Jabat Panglima TNI
-
Panglima TNI Ultimatum Prajurit Tak Netral di Pemilu 2024: Ada Penindakan Hukum!
-
Profil Agus Subiyanto: Pendidikan, Karier dan Harta Kekayaan Calon Panglima TNI
-
Makin Cepat Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Makin Kuat Dugaan Nepotisme Jokowi
-
Tekankan Jenderal Agus Harus Netral, Fraksi PDIP Tanya Panglima TNI Berani Tolak Perintah Presiden atau Tidak?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Profil Annas Mustaqim, Calon Hakim Agung yang Kecam KPK Karena Ungkap Tersangka Korupsi
-
Diduga Pengeroyok Driver Ojol yang Tewas di Makassar Ditangkap
-
Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
-
Menteri PPPA Jenguk 13 Anak Demonstran di Cirebon, Tegaskan Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
-
Sebut Alasan Hukum Jadikan Nadiem Tersangka Terpenuhi, Mahfud: Dia Tak Mengerti Prosedur Birokrasi
-
Peran Strategis Beton dalam Konstruksi Infrastruktur Berkelanjutan
-
Bali Dikepung Banjir, Video Kepanikan Warga di Taman Pancing Denpasar Jadi Sorotan
-
Baru Sehari Jabat Menkeu, Purbaya Sadewa dan Anaknya Kompak Minta Maaf tapi Blunder
-
Dihantui Isu Plagiat dan LHKPN Rp51 Miliar, Calon Hakim Agung Triyono Kembali Uji Nasib di DPR
-
Mengapa Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Pilihan Prabowo untuk Menko Polkam Ad Interim?