Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023) waktu setempat. Pada kesempatan itu, Jokowi mendesak Biden agar Amerika mau mengambil langkah agar Israel melakukan gencatan senjata.
Desakan Jokowi tidak terlepas dari upaya Indonesia untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap warga Palestina khususnya yang bermukim di Jalur Gaza.
"Indonesia meminta AS berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," kata Jokowi.
Di depan Biden, Jokowi menyebut gencata senjata harus dilakukan demi memenuhi rasa kemanusiaan.
Sebab bagaimana tidak, agresi Israel ke Palestina telah menyebabkan lebih dari 10 ribu orang tewas termasuk di dalamnya anak-anak.
Bagaimana jawaban Biden?
Biden tiba-tiba membicarakan soal Jokowi yang baru sampai di Gedung Putih.
Ia menyinggung Jokowi yang merasa kedinginan begitu tiba di tempat kerjanya.
"Saat kita bertemu di luar saat saya menyambut Anda turun dari mobil, kita langsung membahas topik sangat penting mengenai iklim, Presiden (Jokowi) bilang 'saya kedinginan'," ungkap Biden.
Baca Juga: Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
Di samping itu, Jokowi dan Biden juga berbicara soal kerja sama antar dua negara.
Jokowi menyebut AS menjadi salah satu mitra terpenting bagi Indonesia.
Biden lalu menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, menandakan era baru kerja sama antarkedua negara dalam berbagai bidang.
“Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerja sama kita dalam hal keamanan,” ujar Biden.
Lebih lanjut, Biden mengungkap ada isu lain yang juga harus menjadi perhatian dua negara yakni soal penanggulangan krisis iklim hingga membangun rantai pasok yang aman.
"Termasuk di dalamnya adalah memperluas kerja sama kita dalam membangun rantai pasokan yang aman. Termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim."
Berita Terkait
-
Profil Dr Moshe Yatom, Psikiater Netanyahu Diduga Bunuh Diri, Kena Mental Gara-gara Ulah Pasiennya Sendiri?
-
Fatwa MUI Haramkan Produk Israel: Banyak Warga Dukung, Tapi Masih Bingung
-
Rahasia Hamas 'Tak Terlihat' di Mata Tentara Israel, Selalu Lantunkan Ayat Al-Quran?
-
Karir Politik Jokowi dari Pertama Kali Gabung PDIP Hingga Jabat Presiden Indonesia
-
PBB Sebut Israel Lakukan Kejahatan Perang, Bagaimana Aturan Perang dan Maknanya?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025