Suara.com - Sebagai upaya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan empat cara konkret. Adapun cara tersebut dinilai bisa menciptakan two state solution untuk konflik Israel-Palestina. Lantas apa itu two state solution?
Usulan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri acara KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu (12/11/2023). Keempat cara ini antara lain yaitu:
1. Gencatan Senjata
Seperti yang diketahui, Pada 27 Oktober dalam forum internasional yaitu Majelis Umum PBB sekitar 120 negara tercatat menyetujui dilakukannya gencatan senjata di jalur Gaza. Sementara, 14 negara lainnya tercatat menolak gencatan senjata. Meskipun peroleh suara lebih banyak yang mendukung gencatan senjata, namun sampai saat ini Israel masih melakukan serangan yang masif ke Gaza.
Menurut Jokowi, tanpa adanya gencatan senjata situasi di jalur Gaza tidak akan membaik. Sehingga tak menutup kemungkinan bahwa desakan untuk gencatan senjata ini bisa menghentikan konflik yang banyak memakan korban jiwa, terutama warga Palestina.
Lebih lanjut Jokowi mencatat, bahwa Israel telah menggunakan narasi self defense dan tak henti melakukan pembunuhan kepada rakyat sipil. Aksi itu menurut Jokowi merupakan perbuatan kolektif punishment yang dilakukan Israel terhadap invasinya
2. Mempercepat dan Memperluas Bantuan Kemanusiaan
Jokowi menghimbau agar bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza harus segera dipercepat dan diperluas, mengingat hampir seluruh wilayah Gaza habis dibombardir Israel.
Selain itu, harus mengusulkan mekanisme bantuan yang predictable dan sustainable. Jokowi mencontohkan, Indonesia yang sudah mengirim bantuan kemanusiaannya dan kedepan berjanji akan menambah lebih banyak lagi bantuannya.
Baca Juga: Pesan Elon Musk ke Israel: Jika Bunuh 1 Anak di Gaza, Maka Kalian Sukses Perbanyak Anggota Hamas
3. OKI Harus Bertindak Tegas Terhadap Tindakan Israel
Menurut Jokowi, OKI harus menggunakan seluruh lininya untuk menuntut pertanggungjawaban tindakan Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah mereka dilakukan.
Jokowi meminta OKI mendesak diberikannya akses terhadap independent internasional comission of Inquary of the occupied Palestenian teritory yang telah dibentuk Dewan HAM PBB.
4. OKI Mendesak Perundingan Damai
Terakhir, Jokowi meminta OKI mendesak terhadinya perundingan damai agar bisa dimulai kembali dengan segera.
Hal tersebut dilakukanademi terwujudnya two state solution dan menolak pemikiran one state solution sebab jika begitu pasti Palestina yang akan dikorbankan.
Berita Terkait
-
Pesan Elon Musk ke Israel: Jika Bunuh 1 Anak di Gaza, Maka Kalian Sukses Perbanyak Anggota Hamas
-
Jokowi Desak AS Upayakan Gencatan Senjata Israel, Bagaimana Reaksi Joe Biden?
-
Karir Politik Jokowi dari Pertama Kali Gabung PDIP Hingga Jabat Presiden Indonesia
-
Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
-
Menantu Jokowi Bobby Nasution Bakal Kembalikan KTA PDIP di Tanggal Cantik: Saya Sudah Koordinasi!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'