Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal rencana elemen buruh mengepung kediaman pribadinya di Duren Sawit, Jakarta Timur usai dibubarkan saat melakukan aksi unjuk rasa terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Balai Kota DKI. Heru menganjurkan agar pertemuan dengan buruh dilakukan di kantornya saja.
Heru menyebut sebenarnya tak ada larangan melakukan aksi dimanapun. Namun, kediaman pribadinya lebih baik tak dijadikan lokasi aksi karena dipakai untuk beristirahat bersama keluarga.
"Ya nggak apa-apa, rumah pribadi istirahat, ketemunya di Balai Kota," ujar Heru di Balai Kota DKI, Selasa (21/11/2023).
Ia juga mengaku tak menutup pintu diskusi dengan para buruh terkait penentuan UMP ini. Pada saat unjuk rasa di Balai Kota, Heru mengaku belum bisa menemui massa aksi lantaran sedang melakukan rapat.
"Saya terima, mereka aspirasi, tadi saja saya lagi rapat saya nggak tahu, nanti pak Kadis naker yang terima," katanya.
Heru sendiri sudah menetapkan UMP 2024 naik menjadi Rp5,06 juta atau naik 3,3 persen dari UMP 2023. Menurutnya, pembahasan besaran upah ini sudah melibatkan elemen buruh.
Lagipula, kata Heru, untuk menyejahterakan warga Jakarta tidak hanya berdasarkan nilai UMP saja. Pemprov DKI sudah menjalankan berbagai program jaring pengaman sosial untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Di DKI ada tambahan, ya kan, dapet KJP, kalau anaknya 2-3 dapat terus, tetap ada KJP artinya tidak terbataskan, lantas trasnporasi gratis, lantas ada bantuan subsidi pangan," ucapnya.
"Artinya pemerintah memberikan di luar dari PP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, mengurangi pengeluaran hari-hari dia," pungkasnya.
Baca Juga: UMP DKI Jakarta 2024 Diumumkan Hari Ini, Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Beda Pendapat
Demo di Balai Kota
Sebelumnya, massa aksi soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang terdiri dari sejumlah elemen buruh dibubarkan kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka dibubarkan lantaran dianggap telah melakukan pengrusakan fasilitas.
Sambil berjalan meninggalkan Balai Kota DKI, massa aksi mengancam akan tetap melakukan menggelar unjuk rasa di kediaman pribadi Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Mereka ingin bertemu langsung dengan Heru untuk berdiskusi soal besaran UMP 2024.
Sebab, saat unjuk rasa di Balai Kota, Heru tak kunjung menemui massa aksi hingga demonstrasi berakhir.
"Kita masih ada waktu tiga jam sampai jam 6. Samperin saja rumahnya. Di mana rumahnya? Duren sawit? Kita ke Duren Sawit semua," kata orator massa buruh dari atas mobil komando, Minggu (21/11/2023).
"Nanti coba google rumahnya. Kita kepung rumah Heru," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Demo soal UMP 2024 Ricuh! Heru Budi Ogah Nongol, Pagar Balai Kota DKI Dirusak Massa Buruh
-
Jelang UMP DKI 2024 Ditetapkan Sore Ini, Kantor Heru Budi Digeruduk Massa Buruh
-
UMP DKI Jakarta 2024 Diumumkan Hari Ini, Buruh Geruduk Balai Kota Tolak Upah Murah
-
UMP DKI Jakarta 2024 Diumumkan Hari Ini, Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Beda Pendapat
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun