Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal rencana elemen buruh mengepung kediaman pribadinya di Duren Sawit, Jakarta Timur usai dibubarkan saat melakukan aksi unjuk rasa terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Balai Kota DKI. Heru menganjurkan agar pertemuan dengan buruh dilakukan di kantornya saja.
Heru menyebut sebenarnya tak ada larangan melakukan aksi dimanapun. Namun, kediaman pribadinya lebih baik tak dijadikan lokasi aksi karena dipakai untuk beristirahat bersama keluarga.
"Ya nggak apa-apa, rumah pribadi istirahat, ketemunya di Balai Kota," ujar Heru di Balai Kota DKI, Selasa (21/11/2023).
Ia juga mengaku tak menutup pintu diskusi dengan para buruh terkait penentuan UMP ini. Pada saat unjuk rasa di Balai Kota, Heru mengaku belum bisa menemui massa aksi lantaran sedang melakukan rapat.
"Saya terima, mereka aspirasi, tadi saja saya lagi rapat saya nggak tahu, nanti pak Kadis naker yang terima," katanya.
Heru sendiri sudah menetapkan UMP 2024 naik menjadi Rp5,06 juta atau naik 3,3 persen dari UMP 2023. Menurutnya, pembahasan besaran upah ini sudah melibatkan elemen buruh.
Lagipula, kata Heru, untuk menyejahterakan warga Jakarta tidak hanya berdasarkan nilai UMP saja. Pemprov DKI sudah menjalankan berbagai program jaring pengaman sosial untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Di DKI ada tambahan, ya kan, dapet KJP, kalau anaknya 2-3 dapat terus, tetap ada KJP artinya tidak terbataskan, lantas trasnporasi gratis, lantas ada bantuan subsidi pangan," ucapnya.
"Artinya pemerintah memberikan di luar dari PP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, mengurangi pengeluaran hari-hari dia," pungkasnya.
Baca Juga: UMP DKI Jakarta 2024 Diumumkan Hari Ini, Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Beda Pendapat
Demo di Balai Kota
Sebelumnya, massa aksi soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang terdiri dari sejumlah elemen buruh dibubarkan kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka dibubarkan lantaran dianggap telah melakukan pengrusakan fasilitas.
Sambil berjalan meninggalkan Balai Kota DKI, massa aksi mengancam akan tetap melakukan menggelar unjuk rasa di kediaman pribadi Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Mereka ingin bertemu langsung dengan Heru untuk berdiskusi soal besaran UMP 2024.
Sebab, saat unjuk rasa di Balai Kota, Heru tak kunjung menemui massa aksi hingga demonstrasi berakhir.
"Kita masih ada waktu tiga jam sampai jam 6. Samperin saja rumahnya. Di mana rumahnya? Duren sawit? Kita ke Duren Sawit semua," kata orator massa buruh dari atas mobil komando, Minggu (21/11/2023).
"Nanti coba google rumahnya. Kita kepung rumah Heru," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Demo soal UMP 2024 Ricuh! Heru Budi Ogah Nongol, Pagar Balai Kota DKI Dirusak Massa Buruh
-
Jelang UMP DKI 2024 Ditetapkan Sore Ini, Kantor Heru Budi Digeruduk Massa Buruh
-
UMP DKI Jakarta 2024 Diumumkan Hari Ini, Buruh Geruduk Balai Kota Tolak Upah Murah
-
UMP DKI Jakarta 2024 Diumumkan Hari Ini, Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Beda Pendapat
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Dugaan Riset Palsu WNI di Denmark Ikut Jadi Perbincangan di Australia
-
Ungkit UU, Habiburokhman Sebut 1.098 Sapi Kurban Presiden Pakai Dana APBN Sah Secara Syari
-
Jokowi Siap Safari Politik, Partai Besar Wajib Waspada Basis Suara Digoyang Demi PSI
-
Masih Diselidiki, Polisi Sebut Video Viral Prostitusi Anak Bukan di Lokasari
-
Mayjen Purn TB Hasanuddin: Berantas Begal Itu Bukan Tugas TNI Tapi Polisi
-
Misteri Tas Hitam di Pinang Ranti: Isinya Bikin Ibu-ibu Gemetar, Siapa Pemiliknya?
-
Cara Turis Indonesia Dapat Fasilitas Bebas Visa Korea Selatan, Berlaku Sampai Desember 2026
-
Studi: Laju Dekarbonisasi Bangunan Global Belum Sejalan dengan Target Iklim, Apa Dampaknya?
-
Pengelolaan Air Berkelanjutan Dinilai Mendesak di Tengah Tekanan Industri dan Iklim
-
Perjanjian Ibrahim Cara Trump Paksa Negara Arab 'Bermesraan' dengan Israel