Pakar Hukum Unej Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri dari Ketua KPK: Daripada Nanti Dipaksa Mundur

Suara.com - Desakan agar Firli Bahuri mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin deras. Bahkan pakar hukum dari kalangan kampus meminta agar Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu segera mundur.

Pakar hukum pidana Universitas Jember Prof M Arief Amrullah mengatakan Firli Bahuri sebaiknya mundur. Bila tidak mundur akan berdampak pada buruknya nama lembaga antirasuah tersebut.

"Selama ini KPK dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi, namun ketika Ketua KPK terjerat kasus dugaan pemerasan maka menjadi preseden buruk bagi lembaga itu," katanya seperti dikutip Antara, Kamis (23/11/2023).

Apalagi selama ini, menurutnya, Firli terlihat seperti berkelit untuk berhadapan dengan proses hukum yang sedang dijalaninya.

"Firli selalu berkelit dalam proses hukum yang menimpanya. Hal tersebut seharusnya tidak dilakukan mengingat jabatannya sebagai Ketua KPK dan seharusnya ia berani untuk menyerahkan diri tanpa ada tekanan dari publik," tuturnya.

Perilaku Buruk

Tak hanya itu, Arief menilai Firli tidak mencontohkan perbuatan yang baik sebagai pimpinan lembaga antikorupsi.

Padahal selama ini, masyarakat mempunyai ekspektasi kepada KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kredibilitas lembaga antirasuah itu akan dipertanyakan oleh publik dan sebaiknya yang bersangkutan mundur dari jabatannya untuk fokus dalam kasusnya daripada nanti dipaksa mundur oleh publik dan membebani KPK," ucap pakar hukum pidana Fakultas Hukum Unej itu.

Baca Juga: Pimpinan KPK Ogah Minta Maaf, Samad-Novel Sebut Alexander Marwata Lindungi Firli Bahuri yang jadi Tersangka

Sebab itu, ia menegaskan kembali agar Firli mundur dari Ketua KPK, agar kinerja pemberantasan korupsi tidak terganggu dan terhambat.

"Para penegak hukum juga harus bekerja sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan jangan sampai terjadi politisasi hukum pidana karena hal itu akan membahayakan bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak boleh dicampuradukkan antara hukum dan politik," ujarnya.

Sebelumnya, Firli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Kabar tersebut diumumkan langsung Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Rabu (22/11/2023) malam.

"Berdasarkan fakta-fakta penyidikan maka pada hari Rabu 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di ruang gelar perkara Krimsus Polda Metro Jaya dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Firli ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan ke SYL. Kasus yang menjerat Filri berawal dari adanya aduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023.

Kasus pemerasan itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menjerat SYL. Kemudian pada 6 Oktober 2023, penyidik meningkatkannya ke penyidikan.

Dalam rangkain penyidikan Polda Metro Jaya setidaknya memeriksa sekitar 90 saksi, termasuk ahli. Firli setidaknya diperiksa sebanyak dua kali, begitu juga dengan SYL.