Suara.com - Baru-baru ini Presiden Jokowi membagikan aktivitasnya tengah membaca koran luar negeri bernama Financial Times. Bukan tanpa alasan. Salah satu artikel dalam koran itu membahas tentang pemerintahan Presiden Jokowi.
Adapun artikel yang menunjukkan foto Presiden Jokowi itu berjudul "Indonesia Builds Superpower Dreams" atau jika diterjemahkan menjadi "Indonesia Membangun Impian Menjadi Negara Adidaya". Artikel tersebut dirilis oleh Financial Times pada 16 November 2023.
"'Indonesia Builds Superpower Dreams'. Begitu judul besar artikel sehalaman penuh Financial Times edisi Kamis 16 November 2023 yang saya baca ini," tulis Presiden Jokowi lewat akun Twitter resminya, seperti dikutip Suara.com pada Rabu (29/11/2023).
Presiden Jokowi kemudian dengan bangga menuliskan isi artikel yang membahas pembangunan di era pemerintahannya. Tak terkecuali ambisi pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.
"Surat kabar harian bisnis ini menuliskan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ibu kota negara Nusantara, posisi Indonesia dalam rivalitas antara negara besar saat ini, hingga situasi politik dalam negeri," lanjutnya.
Namun ironinya, foto koran Financial Times yang dibagikan Presiden Jokowi langsung mendapatkan sorotan tajam. Ini karena isi artikel itu juga mengkritisi pemerintahan sang presiden. Mulai dari korupsi hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang melenggangkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres 2024.
Seperti yang diketahui, artikel yang dibuat oleh Financial Times terdiri dari tiga bahasan: bagian awal tentang ekonomi, bagian kedua tentang rivalitas global, tetapi juga menyoroti masalah mengenai demokrasi dan korupsi di Indonesia, termasuk kontroversi KPK, Nusantara, dan 'Mahkamah Keluarga' yang masih kontroversial di negara ini.
Lantas apa saja isi artikel dari Financial Times yang berjudul 'Indonesia build superpower dreams'? Berikut ulasannya.
Isi Artikel Indonesia Build Superpower Dreams
Baca Juga: Setelah Permintaan Jokowi Hentikan Kasus E-KTP Ditolak, Muncul Isu Taliban hingga Revisi UU KPK
Diketahui kalau artikel ini dibuat oleh dua jurnalis bernama 'Alec Russell dan Mercedes Ruehl'. Artikel ini membahas mengenai kinerja Jokowi jelang purna dari kekuasaannya pada 2024 mendatang.
Bagian Pertama (Pembangunan IKN)
Pada bagian pertama, artikel itu membahas mengenai ambisi Jokowi yanng ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Proyek besar ini memang jadi pembangunan besar-besaran di periode kedua kekuasaan Jokowi.
Laporan tersebut tertulis betapa kerasnya upaya Jokowi dalam meyakinkan banyak pihak bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah realistis untuk mengatasi dua perkara. Hal itu merujuk pada respon ancaman tenggalamnya Jakarta dan pemerataan ekonomi agar tak semata terpusat di Jawa.
Bagian Kedua (Rivalitas Global)
Tak hanya isu pembangunan IKN saja yang disoroti, melainkan membahas bagaimana rezim Jokowi menghasilkan kebijakan ekonomi yang paling ambisius. Dalam konteks ini menyoroti tentang penciptaan kendaraan listrik daan rantai pasokan baterai.
Lantas kenapa bisa dikatakan kebijakan ambius? Karena salah satu faktor pada 2020 lau Jokowi melarang ekspor bijih nikel sehingga berhasil membuat perusahaan-perusahaan nikel besar dari penjuru dunia seperti China, Korsel, Kanada akhirnya membangun pabriknya di Indonesia. Kala itu WTO pun mengungkap kalau kebijakan itu tidak adil.
Kendati demikian, Jokowi tetap pada kebijakannya sebab memiliki logistik berupa cadangan nikel yang besar. Dengan nikel Jokowi seolah menari di antara dua kaki kekuatan geopolitik global yakni China dan AS.
Presiden ke-7 ini kerap menyebut kalau kedua negara itu sebagai mitra dekat Indonesia. Tak heran jika banyak publik yang mengatakan kalau Jokowi sosok yanng oportunis dengan sebutan pernyataan itu.
Bagian 3 (Demokrasi dan Politik)
Tak hanya membahas mengenai persoalan ekonomi saja, pada artikel ini juga membahas mengenai demokrasi di Indonesia yang dipandang tengah mengalami penurunan di bahwa kepemimpinan Jokowi. Tentu bahasan pada artikel ini sebuah isu yang saat ini sedang memanas di Indonesia.
Mulai dari pelemahan KPK sampai keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam melenggangkan Gibran Rakabuming Raka anak pertama Presiden Jokowi, untuk maju ke Pilpres 2024.
Pada artikel ini Financial Times turut mewawancarai Erry Riyana Hardjapameka yang menyebutkan Presiden Jokowi bagus dalam kebijakan ekonomi namun tidak pada demokrasi. Meski Jokowi selalu mengatakan bahwa dirinya menaruh keyakinan penuh terhadap demokrasi.
Namun, faktanya ia malah memperlihatkan yang sebaliknya.
Jadi, apakah beliau sadar sebenarnya kritik tengah tertuju padanya?
Berita Terkait
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Meutia Hatta Soroti Bocah Bunuh Diri di NTT, Minta Istri Pejabat Ikut Ingatkan Pemerintah
-
Nilai Kondisi Pola Asuh Anak Sedang Rapuh, Menteri PPPA Sebut Kekuatan Keluarga Jadi Pondasi Negara
-
Mengintip Suasana Ramadan Komunitas Islam Syiah di Pejaten
-
Jokowi Mau UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Boyamin MAKI: Jangan Cari Muka!
-
Viral Bus Transjakarta Berasap hingga Keluar Cairan Hijau di Halte Pancoran, 59 Armada Diperiksa
-
Masjid Jogokariyan Siapkan 3.800 Porsi Buka Puasa, Jadi Ajang Lomba Kebaikan Ibu-ibu Saat Ramadan
-
Tembok Pagar Setinggi 5 Meter Roboh Timpa Pelataran SMPN 182 Jaksel, Diduga Akibat Tanah Labil
-
Hujan Deras Dini Hari Picu Banjir di Rowosari dan Meteseh: 110 KK Terdampak
-
Senayan Respons Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU KPK Adalah Inisiatif DPR: Tidak Tepat!
-
Kapolres Bima Terjerat Narkoba, Ketua Komisi III DPR Dukung Penuh Polri: Tunjukkan Ketegasan!