Suara.com - Ketua Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi) 1982, Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding menganggap pidato dari Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono soal IKN didepan para Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta beberapa waktu lalu menyiratkan motivasi dan tidak ada tendensi apapun.
Menurut Oding, kehidupan sehari-hari orang Jakarta, khususnya Betawi terbiasa diwarnai guyon atau canda. Oding yakin, ASN DKI yang sudah sangat memahami kehidupan warga Jakarta mampu menangkap nilai-nilai positif yang disampaikan Heru.
"Kultur masyarakat Jakarta, khususnya Betawi itu egaliter dan bercanda, humor atau guyon merupakan keseharian orang Betawi jadi gak perlu baper di goreng-goreng dan dipolitisir," ujar Oding di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Oding menjelaskan, pernyataan orang nomor satu di Jakarta itu tidak terlihat sedang menyudutkan IKN. Bahkan, kata Oding, ia yakin masyarakat Betawi sangat sejalan dengan Heru dalam rangka mendukung kesuksesan IKN.
"Orang Betawi sejalan dengan Pak Heru dan setuju dengan perpindahan Ibukota, bahkan Bamus Suku Betawi 1982 telah memberikan masukan dan usulan RUU Daerah Khusus Jakarta ke Baleg RI," ungkapnya.
Oding juga menilai bahwa ASN DKI dengan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling besar diantara daerah lain, harus bisa bekerja lebih baik lagi sehingga bisa mendapatkan reward dari pemerintah.
"Ya contohlah misalnya, eh kamu ASN kerja ngga bener saya pindah ke luar daerah ya, sebut contohnya ke daerah A. Apakah pernyataan itu bisa diartikan bahwa daerah itu buruk? kan engga, tapi pesan yang harusnya ditangkap itu kalau pindah ke daerah lain berarti penghasilan kamu enggak lagi sebesar di DKI, kan begitu tuh," tegasnya.
"Misal nih berangkat dari DKI pindah kerja ke IKN masih golongan rendah, di IKN ada percepatan karir, terus pulang lagi ke DKI, maka ada penyesuaian pendapatan di DKI. Dimana coba negatifnya? Itulah saya bilang sebaiknya seksama dulu menyimak apa yang disampaikan itu," sambungnya.
Namun demikian, Oding mengungkapkan bahwa beragam komentar miring dari sejumlah pihak yang kini beredar di publik sudah diluar substansi dan cenderung politis serta terkesan mencari-cari kesalahan dari Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) RI tersebut.
Baca Juga: Heru Budi Minta Aparat Cepat Tindak Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye Pemilu
Oding meminta semua masyarakat Jakarta mendukung agenda Pemprov DKI dalam rangka menghadirkan suasana pemilu yang aman dan damai. Ia pun berpesan kepada Heru agar tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan prioritas sebagaimana ditugaskan Jokowi.
"Saya harap cukup lah masalah ASN-IKN ini tidak perlu ditanggapi berlebih. Sekarang yang sama-sama kita kawal itu ya program penanganan banjir, macet dan sebagainya. Pak Heru sudah betul, fokus ke pekerjaan prioritas," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Sediakan Layanan Sanitasi Berkelanjutan untuk Warga Jakarta
-
Setahun Jabat Pj Gubernur DKI, Heru Budi Sabet Puluhan Penghargaan
-
Lewat JakSehat, Pemprov DKI Layani Kesehatan Berkualitas dan Terintegrasi
-
Telusuri Dugaan Gaji Guru Honorer Rp 9 Juta Disunat jadi Rp 300 Ribu, Heru Budi Sidak ke SDN Malaka Jaya
-
Minta Kenaikan UMP 15 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu