Suara.com - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) bakal menggelar panggung rakyat dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti korupsi.
Panggung rakyat bertajuk Bongkar ini bakal digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (9/12/2023) besok.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, acara ini sebagai pengingat bagaimana perkembangan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.
Usman juga mengaku, dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, pihaknya telah meyerahkan dokumen terkait isu HAM kepada masing-masing tim pasangan calon (Paslon) capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Kami menyiapkan satu dokumen yang sudah kami serahkan kepada masing-masing tim kampanye baik itu untuk paslon 1, 2, dan 3,” kata Usman dalam keterangannya, yang diterima Suara.com, Jumat (8/12/2023).
“Agenda yang sama yaitu perlindungan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat,” imbuhnya.
Dokumen tersebut, lanjut Usman, merupakan pedoman untuk mengawasi pemerintah atau capres-cawapres yang terpilih.
“Itu disiapkan sebagai agenda HAM bagi KPU, tim kampanye paslon, dan akan kami jadikan panduan dalam mengawasi pemerintah yang terpilih,” kata Usman.
Usman menyebut, dokumen tersebut diserahkan kepada para paslon saat kampanye saat ini saja. Dokumen serupa juga telah diserahkan pada Pemilu 2014, dan 2019 silam
Baca Juga: Dipanggil KPK Kasus Korupsi Bansos Beras, Kakak Kandung Hary Tanoe Mangkir!
“Kami telah menghasilkan dokumen serupa pada Pemilu 2014 dan 2019,” ucapnya.
Usman juga telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memasukkan isu perlindungan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat ke dalam debat perdana capres-cawapres nanti.
Diketahui, tema debat tersebut merupakan “Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi”.
“Kami meminta KPU agar memasukkan agenda HAM resmi tercantum di dalam isu yang akan dibahas atau disampaikan para panelis dalam debat,” kata Usman.
Sementara itu, ketua pelaksana panggung rakyat, Raiden Soedjono mengatakan, nantinya pengunjung bakal bisa merasakan pengalaman yang tak terlupakan.
Lantaran, lanjut Raiden, selain konser musik, pihaknya bakal menyuguhkan sebuah atmosfer sejarah kelam Indonesia, yang tak terlupakan.
Berita Terkait
-
Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Penghentian Perkara di Bareskrim Polri Demi Uang Rp3 Miliar
-
Jokowi Telah Tandatangani Surat Pemecatan Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham
-
Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Lukas Enembe Jadi 10 tahun penjara
-
KontraS: Visi Dan Misi Capres-Cawapres Masih Miskin HAM
-
Mahfud MD: Kalau SDA Tak Dikorupsi, Orang Indonesia Bisa Dapat Dapat Rp 20 Juta per Bulan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut