Suara.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten resmi menggandeng BKMG untuk mengantisipasi cuaca ekstrem saat penyeberangan, salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten.
Kepala BPTD Kelas II Banten, Benny Nurdin Yusuf, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dengan cuaca ekstrem demi keselamatan pelayaran penyeberangan, khususnya di periode Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
"Bila informasi dari BMKG keluar maka BPTD akan menyampaikan ke petugas Local Port System (LPS) lalu diteruskan ke Syahbandar nanti akan disampaikan operator kapal dan operator pelabuhan," kata Benny Nurdin Yusuf.
"Bila memang berpotensi sampai penutupan dermaga pelabuhan, maka kami akan mengeluarkan maklumat penutupan sementara dermaga dan nanti akan kita cabut saat cuaca kembali normal," imbuhnya.
Kemudian hal-hal lain terkait dengan pengaturan lalu lintas, baik di dalam dan di luar pelabuhan, juga dilakukan. Di dalam pelabuhan dilakukan koordinasi dengan operator, sementara di luar bersinergi dengan kepolisian.
Koordinasi juga terus dilakukan bersama petugas yang ditempatkan di Posko dan sudah disiapkan Standard Operational Procedure (SOP).
Apabila ada peringatan dini serta peringatan cuaca ekstrem yang berpotensi pada penutupan dermaga, maka akan dilakukan penindakan bersama-sama.
Sementara itu, Dwikorita Karnawati selaku Kepala BMKG, mengatakan bahwa setiap tahunnya selalu berkoordinasi dengan BPTD untuk mengamankan kondisi penyeberangan dari bahaya cuaca ekstrem atau gelombang arus yang kuat.
Bagi dirinya, setiap stakeholder memiliki SOP dan perlu diharmonisasikan dalam kondisi darurat. Pasalnya, apabila tidak maka akan kisruh dan kacau atau bahkan muncul konflik.
"Pengendalinya dari BPTD dan BMKG adalah sumber informasi yang disusun secara tertulis, nah SOP bersama yang tertulis dan diharmonisasikan," ucap Dwikorita.
SOP yang sudah diharmonisasi, harus diuji coba atau simulasi untuk diketahui apakah ada kendala atau tidak untuk selanjutnya disempurnakan untuk diterapkan bersama.
"Petugas BPTD juga terjun mengatur lalu lintas karena dampaknya kalau sudah cuaca buruk, maka penyeberangan bisa sampai berhenti dan ini yang harus diantisipasi. Hal itu lantaran bila bongkar muat dan aktivitas penyeberangan berhenti berarti akan terjadi antrean, maka perlu mengharmonisasikan SOP," ujar Dwikorita Karnawati.
Terkait itu juga BMKG mengingatkan agar operator kapal mengikuti prosedur yang diatur oleh BPTD dan harus dipatuhi jangan sampai dilanggar.
"Bagi pengguna jasa agar patuhi informasi yang disampaikan oleh BMKG dan BPTD, jangan dilanggar kalau enggak boleh berlayar ya enggak usah, BPTD juga yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar jadi patuhi jangan dilanggar karena mengikuti informasi cuaca," tuturnya menutup.
BMKG akan terus memonitoring dan memperbarui informasi cuaca yang diperoleh melalui peralatan yang mutakhir, seperti satelit dan perkiraannya benar-benar dihitung dengan peralatan yang andal dan memadai.
Pihaknya akan mengeluarkan peringatan dini dan akan ditangkap juga oleh BPTD untuk selanjutnya diinformasikan kepada operator kapal. Biasanya bakal berlaku 2-3 jam hingga informasi baru akan diterima kembali.
Berita Terkait
-
Waspada! BMKG: Puncak Musim Hujan Ekstrim Terjadi November 2025 - Februari 2026
-
Musim Hujan 2025/2026 Maju, BMKG Ingatkan Risiko Banjir hingga Demam Berdarah
-
BMKG: Musim Hujan 2025/2026 Datang Lebih Awal, Waspada Banjir dan Longsor
-
Gempa M 7,4 Guncang Rusia, Wilayah Indonesia Aman dari Tsunami
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan