Petinggi Radio Prambors Diperiksa Penyidik KPK, Terkait Kasus Korupsi Apa?

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi GM Media Radio Prambors Dhirgaraya S Santo terkait aset bernilai ekonomis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), tersangka korupsi.

Materi itu dikonfirmasi penyidik pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada Jumat (5/1/2024).

"Saksi Dhirgaraya S Santo (GM Media Radio Prambors/PT Bayureksha) hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari Tersangka SYL," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip Suara.com pada Senin (8/12/2023).

Selain itu penyidik juga mengkonfirmasi Dhirgaraya terkait dugaan keterlibatan keluarga SYL dalam pengaturan proyek di Kementerian Pertanian.

"Dikonfirmasi juga kaitan adanya proyek pengadaan di Kementan yang diduga melibatkan keluarga Tersangka SYL sebagai pihak yang turut serta menentukan sepihak kontraktor yang akan dimenangkan," ujar Ali.

SYL, ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Ketiganya diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi.

SYL selaku menteri saat itu, memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 juta sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan.

Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang di-mark up atau digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek.

Baca Juga: Guru Besar Unpad Prof Romli Tolak Jadi Saksi, Firli Bahuri Terancam Gagal Bebas

Kasus korupsi yang menjerat Syahrul terjadi dalam rentang waktu 2020-2023. Temuan sementara KPK ketiga diduga menikmati uang haram sekitar Rp 13,9 miliar.