Suara.com - Istri calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berdialog dengan simpatisan dan kader partai pendukung di sela-sela perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan dari Lampung.
Dialog dilakukan Atikoh bersama simpatisan kader parpol pendukung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Rest Area 311, Tol Bakauheni-Kayu Agung, Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumsel, Kamis (11/1/2024).
Dalam dialog, Atikoh sempat ditanyakan seorang simpatisan yang juga berprofesi sebagai petani soal sulitnya mengakses pupuk subsidi. Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu mengatakan keluh kesah soal akses pupuk sebenarnya menjadi unek-unek mayoritas petani di Indonesia.
"Hampir seluruh petani di Indonesia, bagaimana mereka kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, soalnya kalau pakai pupuk yang tidak bersubsidi, harganya bisa 2 hingga 3 kali lipat. Tentu ini sangat memberatkan, apalagi ketika panen harganya anjlok," kata Atikoh menjawab keluhan simpatisan, Kamis.
Ia bahkan mengatakan, Ganjar semasa menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sering menerima keluhan dari petani tentang sulitnya mereka mengakses pupuk subsidi.
Ganjar, kata Atikoh, sering menelepon pemerintah pusat demi menambah jumlah pupuk subsidi di Jawa Tengah, tetapi tidak menemui hasil.
Keluhan Pupuk Bersubsidi
"Ketika Mas Ganjar masih di Jawa Tengah, masih Gubernur Jawa Tengah itu, selalu menerima keluhan terkait dengan pupuk subsidi. Kok, sulit banget, sulit sekali. Jadi telepon ke pusat, ternyata memang kuotanya dikurangi," kata dia.
Atikoh mengatakan keluhan soal akses pupuk bakal diselesaikan paslon Ganjar-Mahfud melalui KTP Sakti. Sebab, bakal ada pembenahan data petani penerima pupuk subsidi melalui program tersebut.
Baca Juga: Survei Pilpres 2024 Versi Galidata: Ganjar Kalahkan Prabowo, Anies Tertinggal di Belakang
"Dengan adanya KTP Sakti itu, nanti datanya benar-benar yang membutuhkan, sehingga sebetulnya jumlah pupuk yang diperlukan itu berapa, sih, daripada kita mungkin, ya, untuk membiayai program-program yang tidak terlalu menguasai hajat hidup orang banyak, kenapa kita tidak memberikan keberpihakan kepada petani? Jangan hanya di mulut menurut saya," lanjut Atikoh.
Ia mengatakan pemerintah jadi tahu jumlah pupuk yang dibutuhkan di dalam negeri apabila data petani penerima penyubur tanaman itu diketahui secara pasti.
"Kemarin Mas Ganjar sudah sampaikan, jadi ini bukan statement saya ya, sudah sampaikan kalau memang kebutuhannya tidak cukup dari pabrik lokal nanti secara bertahap membuat pabrik pupuk baru ya."
Siti Atikoh kemudian mengemukakan ada keinginan untuk membuat tiga pabrik pupuk baru, namun hanya akan bisa dilakukan bertahap.
"Kemungkinan kemarin kalau tidak salah 3 ya, kepinginnya ada 3 pabrik baru, tetapi itu juga bertahap. Sebetulnya kita juga memiliki pabrik banyak, permasalahannya adalah mungkin dari sisi bahan bakunya, kita kan bisa alternatif-alternatif," ungkap Atikoh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi