Suara.com - Istri calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berdialog dengan simpatisan dan kader partai pendukung di sela-sela perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan dari Lampung.
Dialog dilakukan Atikoh bersama simpatisan kader parpol pendukung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Rest Area 311, Tol Bakauheni-Kayu Agung, Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumsel, Kamis (11/1/2024).
Dalam dialog, Atikoh sempat ditanyakan seorang simpatisan yang juga berprofesi sebagai petani soal sulitnya mengakses pupuk subsidi. Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu mengatakan keluh kesah soal akses pupuk sebenarnya menjadi unek-unek mayoritas petani di Indonesia.
"Hampir seluruh petani di Indonesia, bagaimana mereka kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, soalnya kalau pakai pupuk yang tidak bersubsidi, harganya bisa 2 hingga 3 kali lipat. Tentu ini sangat memberatkan, apalagi ketika panen harganya anjlok," kata Atikoh menjawab keluhan simpatisan, Kamis.
Ia bahkan mengatakan, Ganjar semasa menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sering menerima keluhan dari petani tentang sulitnya mereka mengakses pupuk subsidi.
Ganjar, kata Atikoh, sering menelepon pemerintah pusat demi menambah jumlah pupuk subsidi di Jawa Tengah, tetapi tidak menemui hasil.
Keluhan Pupuk Bersubsidi
"Ketika Mas Ganjar masih di Jawa Tengah, masih Gubernur Jawa Tengah itu, selalu menerima keluhan terkait dengan pupuk subsidi. Kok, sulit banget, sulit sekali. Jadi telepon ke pusat, ternyata memang kuotanya dikurangi," kata dia.
Atikoh mengatakan keluhan soal akses pupuk bakal diselesaikan paslon Ganjar-Mahfud melalui KTP Sakti. Sebab, bakal ada pembenahan data petani penerima pupuk subsidi melalui program tersebut.
Baca Juga: Survei Pilpres 2024 Versi Galidata: Ganjar Kalahkan Prabowo, Anies Tertinggal di Belakang
"Dengan adanya KTP Sakti itu, nanti datanya benar-benar yang membutuhkan, sehingga sebetulnya jumlah pupuk yang diperlukan itu berapa, sih, daripada kita mungkin, ya, untuk membiayai program-program yang tidak terlalu menguasai hajat hidup orang banyak, kenapa kita tidak memberikan keberpihakan kepada petani? Jangan hanya di mulut menurut saya," lanjut Atikoh.
Ia mengatakan pemerintah jadi tahu jumlah pupuk yang dibutuhkan di dalam negeri apabila data petani penerima penyubur tanaman itu diketahui secara pasti.
"Kemarin Mas Ganjar sudah sampaikan, jadi ini bukan statement saya ya, sudah sampaikan kalau memang kebutuhannya tidak cukup dari pabrik lokal nanti secara bertahap membuat pabrik pupuk baru ya."
Siti Atikoh kemudian mengemukakan ada keinginan untuk membuat tiga pabrik pupuk baru, namun hanya akan bisa dilakukan bertahap.
"Kemungkinan kemarin kalau tidak salah 3 ya, kepinginnya ada 3 pabrik baru, tetapi itu juga bertahap. Sebetulnya kita juga memiliki pabrik banyak, permasalahannya adalah mungkin dari sisi bahan bakunya, kita kan bisa alternatif-alternatif," ungkap Atikoh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check