Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal bantuan sosial (bansos) beras milik Perum Bulog berstiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Dia mengatakan, bahwa tidak ada satupun bansos yang digunakan oleh salah satu paslon Pilpres 2024.
“Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada,” kata Airlangga di Bekasi, Kamis (25/1/2024) malam.
Baca Juga:
- Mengingat Lagi Saat Megawati Kritik Anies Gegara Formula E hingga Sebut Jakarta Amburadul
- Desak Anies di Yogya Tercoreng Gegara Sosok Satu Ini, Najwa Shihab Sampai Ikut Terseret
- Hotman Paris Sebut Gibran Punya Nyali: Ini Sama Saja Seperti Anak Medan
Sebelumnya, sebuah foto menampilkan beras Bulog ditempeli stiker paslon nomor 2 viral di akun media sosial X.
Diketahui, beras Bulog yang kemasannya ditempeli stiker paslon nomor 2 merupakan beras program Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan isu dugaan politisasi beras bansos itu harus segera diselidiki.
"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata wapres.
"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.
Baca Juga: Hawa Politik Indonesia Sedang Panas, Airlangga Hartarto: Kuatkan GIBRAN di Tiap Majelis
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.
Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.
Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.
"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
Hawa Politik Indonesia Sedang Panas, Airlangga Hartarto: Kuatkan GIBRAN di Tiap Majelis
-
Tak Boleh Ada yang Ditinggalkan, TKN Beberkan Alasan Prabowo Bakal Rangkul Semua Pihak
-
Video Ini Jadi Bukti Gibran Tak Main-main Didik Jan Ethes Jadi Pribadi yang Santun
-
Masuk Kategori Perbuatan Tercela, Jokowi Bisa Dimakzulkan Gegara Ucapannya!
-
Viral Ras Terkuat di Bumi Mati-matian Bela Prabowo: Dia Berjuang untuk Negara!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR