Suara.com - Sejumlah kepala desa di Tulungagung berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi bersama terkait percepatan revisi Undang-undang Desa. rencananya mereka dan sejumlah kades dari daerah lain bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR pada Rabu (31/1/2024).
Terkait itu, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno meminta para Kades yang berangkat ke Ibu Kota segera kembali begitu urusan selesai.
"Saya ingatkan, jika selesai seluruh kades harus kembali ke Tulungagung. Ada tugas dan tanggung jawab terkait pemerintahan dan administrasi desa yang harus dijalankan," kata Heru saat melepas bus pengangkut rombongan kades di halaman Pendopo Kongas Arum Kusunaning Bongso, Tulungagung, Selasa (30/1/2024).
Heru juga mengimbau agar selama kegiatan penyampaian aspirasi tersebut, para kades dari Tulungagung saling berkoordinasi.
"Harapan kami tentu semua kegiatan dikoordinasi dengan baik, tertib, syukur-syukur aspirasi yang mereka sampaikan didengar. Semoga (aspirasi) didengar dan ada tindak lanjutnya," katanya.
Sementara Koordinator Kades Kabupaten Tulungagung, Sopingi, mengatakan setidaknya ada 200 kades asal Tulungagung yang akan ikut menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI.
"Aksi akan dilakukan besok (Rabu, 31/1),” ujar Sopingi.
Baca Juga :
Sempat Ricuh, Massa Kepala Desa di Depan Gedung DPR Bubar usai Lempar Batu Puan Tak Keluar
Jebol Pagar DPR, Aksi Demo Kepala Desa Berlangsung Ricuh
Jokowi Makin Lengket Sama Prabowo dan Ketum Parpol Pendukung, Anies Singgung Orba hingga Etika
Di Jakarta, mereka akan menginap semalam dan bergabung dengan kades dari seluruh Indonesia.
Tuntutan yang akan disampaikan terkait UU Desa. Mereka meminta kejelasan dan keberlanjutan masa jabatan kades yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun.
Selain itu, penyampaian lain terkait jumlah tambahan anggaran dana desa.
"Ada dua penyampaian aspirasi yang besok akan disampaikan,” katanya.
Berita Terkait
-
Respons Cak Imin saat Dapat Banyak Laporan Kades Dikriminalisasi Berbau Pemberantasan Korupsi
-
Cak Imin Klaim Dapat Laporan Banyak Kades Dikriminalisasi dengan Dalih Pemberantasan Korupsi
-
Kisah Amiruddin: Korupsi Dana Desa Selama Empat Tahun Jabat Kades, 'Hanya' Dibui 3 Tahun
-
Khawatir Ada Unsur Politik Jelang Pemilu, Polda Jateng Diminta Klarifikasi Soal Pemanggilan 176 Kades
-
Kades di Pandeglang Ancam Hapus Bansos Jika Tak Pilih Caleg dan Partai Demokrat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal