Suara.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi gelombang kritikan dari sivitas akademika di berbagai universitas terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya kritikan tersebut harus didengar dan dijadikan peringatan bagi semua pemimpin untuk mengoreksi diri.
"Kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika. Ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yang sedang terjadi, supaya tidak kebablasan," kata Anies di Kedai Lumpia Cik Meme, Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024) malam.
Baca Juga:
Arie Kriting Jadi Saksi Komika Abdur Tolak Jadi Buzzer, Lebih Pilih Dukung Anies Sesuai Hati Nurani
Gibran Dikerubungi Mak-Mak Saat Kampanye: Mbak Selvi Gimana Perasaannya
Sebagaimana diketahui sejumlah sivitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Kritikan tersebut pertama kali disampaikan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.
Baca Juga: Bela Jokowi Ramai Dikritik Sivitas Akademika, TKN: Banyak Juga yang Beri Respons Positif
"Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.
Sivitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.
Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Di sisi lain, juga terkait pernyataan politik Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye. Menurutnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya terkait netralitas.
"Keberpihakan (presiden) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.
Pernyataan sikap dan petisi dari sivitas akademika UGM tersebut lantas diikuti oleh beberapa universitas lain. Mereka di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan lain-lain.
Berita Terkait
-
Profil Fadil Jaidi, Selebgram yang Dinilai Cocok Masuk Keluarga Anies Baswedan
-
Kutip Pepatah Jawa Saat Tanggapi Putusan DKPP, Anies: Becik Ketitik Olo Ketoro, Leres Mboten?
-
Dirumorkan Manggung di Kampanye Akbar AMIN, Iwan Fals Bawakan Bongkar, Sheila On 7 Kita?
-
Anies Baswedan: Perlu Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan Pembekalan yang Tepat
-
Lindungi UMKM, Anies: Harus Ada Regulasi Pemerintah untuk Berbagi Pasar
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ke Mana Febrie Adriansyah Setelah Penggeledahan Besar-besaran? Kejagung: Jangan Tanya Saya!