Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, menilai pembagian bantuan sosial atau bansos di pinggir jalan dan di pasar melanggar aturan. (Suara.com/Rakha)
"Dulu ketika kementerian dan pemerintah daerah membagi itu selalu diperiksa BPK, pemeriksaannya apakah tepat sasaran. Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan orang yang berhak," kata Anies.
"Nah kalau lurah camat dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh," Anies menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lantas menyinggung soal revolusi mental yang kerap digaungkan Jokowi.
"Kenapa karena bansos itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Prinsip revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan pemimpin sebagai contoh nah itu kita laksanakan," ungkapnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Rela Pasang Badan Demi Ayah Gibran, Gerindra: Isu Pemakzulan Jokowi Gak Pernah Laku!
-
JK Khawatir Tak Bisa Pulang jika Ikut Kampanye Akbar Anies-Cak Imin di JIS 10 Februari, Kenapa?
-
Ketua KPU dkk Divonis Langgar Etik Gegara Loloskan Gibran Cawapres, JK Ungkap Hasil dari Cara-cara Tak Benar
-
5 Nyanyian Ahok Usai Gabung Ganjar: Bak Rem Blong, Ngegas Tak Henti Kritik Dinasti Jokowi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung