Suara.com - Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Abdul Gaffar Karim, menyebut keresahan atas kondisi keberlangsungan Pemilu sudah lama dirasakan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik politik disebutnya telah semakin terlihat nyata.
Hal ini dikatakan Gaffar dalam diskusi publik yang digelar oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertajuk 'Demokrasi Kian Tergerus Presiden Harus Dengarkan Suara Kampus' di Youtube KontraS, Rabu (7/2/2024).
“Saya merasakan kekhawatiran itu sebenarnya sudah lama ada, sudah merasa bahwa politik itu tidak baik itu sudah lama ada di kalangan akademisi,” ujar Goffar
Kendati demikian, para civitas akademika tak langsung mengutarakan keresahan itu lewat kritik terhadap Presiden Joko Widodo seperti yang ramai belakangan ini. Sebab, ia menyebut ada semacam operasi yang berupaya menahan pergerakan pihak universitas.
“Cuma bedanya kita paham semua, sampai beberapa waktu belakangan, ada sesuatu yang holding hit back. Yang menahan yang membuat gerakan bersama-sama itu tidak dimungkinkan," ungkapnya.
"Kita harus mengakui bahwa ada operasi kuasa yang berlangsung di kampus yang membuat mahasiswa itu tidak bisa banyak bicara, dosen tidak banyak bicara,” jelasnya menambahkan.
Operasi ini, kata Gaffar, tidak dilakukan secara frontal seperti menangkap pihak yang mengkritisi pemerintah. Caranya adalah dengan membuat suasana tidak nyaman dan memunculkan ketakutan.
“Memang beda, bukan dengan gaya otoriter ditangkap kalau bicara. Tapi kita dibikin sungkan, tidak nyaman kalau berbicara mengkritisi kekuasaan,” katanya.
Selain itu, kampus-kampus juga belakangan diminta fokus terhadap akademik hingga proyek bisnis. Mulai dari startup, pendidikan masa depan, hingga sociopreneurship.
Baca Juga: Tegas, Presiden Jokowi Pastikan Tak akan Ikut Berkampanye!
Akibatnya, pihak yang berani mengkritisi kekuasaan terkesan kurang kerjaan dan tak solutif atas masa depan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa sekarang diharuskan untuk fokus secara akademik hebat, startup, future studies, sociopreneurship. Kalau mengkritisi pemerintah kelihatan kurang kerjaan, kelihatan tidak memberikan solusi,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
Terkini
-
Kemendagri Monitor Pengiriman Bantuan 101.000 Lembar Pakaian untuk Korban Bencana di Aceh
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
-
OTT 9 Orang Termasuk Jaksa di Banten, KPK Juga Amankan Uang Rp 900 Juta
-
Noel Siap Jalani Sidang Kasus K3, Penampilan Peci dan Sorban Jadi Sorotan
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sinyal Keras Perang Korupsi Antar Aparat?
-
DPR Minta Penanganan Luar Biasa untuk Bencana Aceh, Bendera Putih Jadi Alarm Keras
-
Ayah Korban Diperiksa, Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Rumah Mewah Cilegon Masih Gelap?