Suara.com - Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Abdul Gaffar Karim, menyebut keresahan atas kondisi keberlangsungan Pemilu sudah lama dirasakan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik politik disebutnya telah semakin terlihat nyata.
Hal ini dikatakan Gaffar dalam diskusi publik yang digelar oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertajuk 'Demokrasi Kian Tergerus Presiden Harus Dengarkan Suara Kampus' di Youtube KontraS, Rabu (7/2/2024).
“Saya merasakan kekhawatiran itu sebenarnya sudah lama ada, sudah merasa bahwa politik itu tidak baik itu sudah lama ada di kalangan akademisi,” ujar Goffar
Kendati demikian, para civitas akademika tak langsung mengutarakan keresahan itu lewat kritik terhadap Presiden Joko Widodo seperti yang ramai belakangan ini. Sebab, ia menyebut ada semacam operasi yang berupaya menahan pergerakan pihak universitas.
“Cuma bedanya kita paham semua, sampai beberapa waktu belakangan, ada sesuatu yang holding hit back. Yang menahan yang membuat gerakan bersama-sama itu tidak dimungkinkan," ungkapnya.
"Kita harus mengakui bahwa ada operasi kuasa yang berlangsung di kampus yang membuat mahasiswa itu tidak bisa banyak bicara, dosen tidak banyak bicara,” jelasnya menambahkan.
Operasi ini, kata Gaffar, tidak dilakukan secara frontal seperti menangkap pihak yang mengkritisi pemerintah. Caranya adalah dengan membuat suasana tidak nyaman dan memunculkan ketakutan.
“Memang beda, bukan dengan gaya otoriter ditangkap kalau bicara. Tapi kita dibikin sungkan, tidak nyaman kalau berbicara mengkritisi kekuasaan,” katanya.
Selain itu, kampus-kampus juga belakangan diminta fokus terhadap akademik hingga proyek bisnis. Mulai dari startup, pendidikan masa depan, hingga sociopreneurship.
Baca Juga: Tegas, Presiden Jokowi Pastikan Tak akan Ikut Berkampanye!
Akibatnya, pihak yang berani mengkritisi kekuasaan terkesan kurang kerjaan dan tak solutif atas masa depan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa sekarang diharuskan untuk fokus secara akademik hebat, startup, future studies, sociopreneurship. Kalau mengkritisi pemerintah kelihatan kurang kerjaan, kelihatan tidak memberikan solusi,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Polisi Segera Buka Kartu Soal Kasus Penganiayaan yang Menjerat Habib Bahar
-
Jelang Ramadan, Jalanan Jakarta Dipantau Ketat: Drone Ikut Awasi Pelanggar Lalu Lintas
-
BMKG Terbitkan Peringatan Dini Cuaca Hari Ini, Jabodetabek Masuk Level Waspada
-
Kronologi Habib Bahar Jadi Tersangka: Dijerat Pasal Berlapis, Dijadwalkan Diperiksa 4 Februari
-
Berawal dari Ingin Salaman, Anggota Banser Diduga Dikeroyok: Habib Bahar Kini Resmi Jadi Tersangka
-
Teriakan Histeris di Sungai Tamiang: 7 Taruna Akpol Selamatkan Remaja yang Hanyut di Aceh
-
Industri Kesehatan 2026: Ketika Kualitas Jadi Satu-Satunya Alasan Pasien Untuk Bertahan
-
Dua Hari, Lima Bencana Beruntun: BNPB Catat Longsor hingga Karhutla di Sejumlah Daerah
-
Polri Akan Terbitkan Red Notice Buron Kasus Chromebook Jurist Tan, Lokasinya Sudah Dipetakan
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid