Suara.com - Sejumlah civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan sikap akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024. Hal ini banyak yang mendukung tapi tak sedikit yang menuai cibiran.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan dengan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar telah diokrestasi atau menjadi partisipan dari calon yang maju di Pilpres 2024.
Baca Juga:
Potret Kehangatan Ahok Rayakan Ulang Tahun Mertua yang Beda Agama
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Akhirnya! Terungkap Arah Dukungan Kiky Saputri di Pilpres 2024
Hal ini disampaikannya dalam acara “Webinar: Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia” yang diadakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API). Sejumlah guru besar dari berbagai universitas hadir dalam acara tersebut.
“Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diokrestasi, buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan academica itu dianggap partisan, bahwa para GB (Guru Besar) bisa diokrestasi,” ungkap Harkristuti secara daring, Rabu (7/2/2024).
Menurut dia, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar itu termasuk academika, tak pernah sepi akan ekspresi pemikiran masing-masing yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas, dan itu baru di satu universitas.
“Bagaimana anda membayangkan, adanya satu master mind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama. Mungkin yang punya ide bahwa guru besar ini diokrestasi tidak pernah diskusi dengan akademisi apalagi dengan guru besar,” ungkap Harkristuti.
“Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,” sambungnya.
Harkristuti menegaskan, turunnya para guru besar ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan alam demokrasi Indonesia saat ini.
“Ini suatu warning, ini suatu peringatan bagi semuanya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita turun,” jelas dia.
Senada, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Profesor Cecep Darmawan melihat, turunya para profesor terhadap kondisi politik Indonesia hari ini adalah hal yang wajar.
Pasalnya, ini bagian untuk mencerahkan masyarakat terhadap situasi politik khususnya demokrasi Indonesia sekarang.
Berita Terkait
-
Ijazah SMA Dipertanyakan, Caleg Gerindra Bio Paulin Buka Suara
-
SBY Desak Format Debat Capres dan Aturan Kampanye Wajib Diperbaiki, Ada Apa?
-
Heboh Oknum Berkedok Mahasiswa Terciduk Pindahkan TPS, TKN Prabowo-Gibran Lapor Bawaslu
-
Sibuk TKN Minta Bawaslu Usut Dugaan Pencoblosan Ilegal Surat Suara 03 Di Malaysia: Identitas Pelaku Sudah Diketahui
-
Gegara Loloskan Gibran Cawapres, Ketua KPU dkk Divonis Langgar Etik, JK Bilang Begini
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang