Suara.com - Kader PDI Perjuangan, Basuki Thahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan cita-cita membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menjadi keinginan Presiden Soekarno.
Tapi lokasi IKN versi Soekarno berbeda dengan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Hal ini pula membuat Ahok mempertanyakan mengenai kebijakan tersebut.
Presiden Soekarno punya alasan sekaligus pertimbangan menentukan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai IKN di masa kepemimpinannya.
Melansir buku yang ditulis Wijanarka pada tahun 2005 yang diterbitkan oleh penerbit Ombak di Yogyakarta berjudul Seokarno, Desain Rencana Ibu Kota Negara di Palangkaraya diketahui Seokarno mengungkapkan sejumlah alasan dan pertimbangan.
Salah satunya, kota Palangkaraya telah memiliki identitas yang mirip dengan Jakarta, seperti lapangan bundaran dengan pesan dan nilai nasionalisme.
Baca Juga:
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Diketahui Palangkaraya sudah memiliki lapangan Bundaran Besar yang mirip fungsi dan makna nilai nasionalisme yang sama dengan Lapangan Monumen Nasional (Monas).
Soekarno pun tidak hanya sekali mengunjungi Kalimantan Tengah pada masa kepemimpinannya. Seokarno pun menandai langsung pembangunan kota Palangkaraya dengan pembangunan tiang pertama.
Lokasi pemasangan tiang pertama itu pun dikenal sebagai Monument Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kota Palangkaraya.
Pada awal-awalnya, Soekarno sempat 'meninggalkan' Kalimantan Tengah dengan mengutamakan DKI Jakarta sebagai lokasi tuan rumah negara Indonesia yang kemudian mengenalkannya sebagai kota Megapolitan.
Kendati demikian, Palangkara dipilih Seokarno dengan pertimbangan dan kebijakan sebagaai seorang pemimpin sekaligus ahli arsitektur.
Disebutkan jika Palangkaraya berada pas di tengah negara RI. Diawali dengan konsep tiang negara RI yang merupakan ide dari Sri Sunan Pakubuwoni XI namun Sri Sultan Hamengkubuwono XII juga pernah datang Palangkaraya.
Tag
Berita Terkait
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
DPD Keluhkan Ruangan Sempit, Purbaya Balas Santai: Mau Pindah ke IKN Duluan? Silakan Pak
-
Menkeu Purbaya: IKN Bukan Kota Hantu, Pembangunan di Sana Terus Jalan!
-
Public Expose Waskita Karya: Perkuat Kontribusi dalam Pembangunan Bangsa, NKB Mencapai Rp5,6 Triliun
-
Tegaskan IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu, Menkeu: Jangan Denger Prediksi Orang Luar, Sering Salah Kok
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!