- Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi koreksi desain dan fungsi IKN dari Presiden Prabowo pada Kamis (15/1/2026) di Jakarta.
- Koreksi desain meliputi penambahan embung untuk mengantisipasi masalah iklim panas dan potensi kebakaran hutan di IKN.
- Presiden menekankan percepatan penyelesaian fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif IKN ditargetkan selesai tahun 2028.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan koreksi desain dan fungsi yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN). Pras menegaskan desain yang dinaksud dalam arti luas.
"Desain itu kan dalam artian luas juga ya. Termasuk fungsi itu kan, misalnya sebuah kawasannya ini perlu di perhatikan desainnya dan fungsinya, contoh misalnya penambahan embung-embung," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pras menyampaikan alasan mengapa, misalnya perlu penambahan embung di kawasan IKN.
"Karena di sana kan masalah iklim, itu kan satu panas; kedua ada potensi karena di wilayah yang pulau yang banyak hutan, ada juga potensi kebakaran hutan," kata Pras.
Koreksi desain yang dimaksud adalah agar desain dan fungsi IKN dapat menyesuaikan kondisi sebagai langlah antisipasi.
"Jadi diminta untuk itu juga dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi dan kemarin kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang metode dipasang sensor. Ini diminta uji coba terus," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar meninjau progres pembangunan sejumlah infrastrukrur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala negara turut memberikan beberapa koreksi.
Prabowo kata Mensesneg Prasetyo, pada Selasa pagi telah menerima laporan terbaru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenai progres pembangunan IKN.
Prabowo menekankan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari fasilitas untuk lembaga legislatif hingga lembaga yudikatif.
Baca Juga: Xiaomi 17 Max Meluncur April 2026: Desain Mirip Ultra, Usung Baterai Jumbo 8.000 mAh
"Yang bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," kata Pras usai acara peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
Menanggapi progres pembangunan sejumlah infrastruktur yang sedang berjalan, Prabowo turut memberikan beberapa koreksi, di antaranya mengenai desain dan fungsi.
"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap, pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras.
Pras menegaskan bahwa catatan dari Presiden Prabowo terhadap progres pembangunan di kawasan IKN adalah perbaikan dan percepatan proses pembangunan.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Demo di Depan Kedubes AS, Ratusan Ojol Tagih Janji Perpres ke Presiden Prabowo
-
Xiaomi 17 Max Meluncur April 2026: Desain Mirip Ultra, Usung Baterai Jumbo 8.000 mAh
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
Tangis dan Amarah Bercampur, Pendukung Protes Keras Vonis Pidana Laras Faizati
-
Antisipasi Banjir, Jakarta Selatan Siagakan Puluhan Pompa Air di Titik Rawan
-
Doktor Ahli Pengadaan yang Bikin KPU Keok Terkait Ijazah Jokowi: Siapa Sebenarnya Bonatua Silalahi?
-
KPK: Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Diduga Terima Duit Pemerasan Rp12 Miliar
-
Jaksa Agung Soal KPK Tak Lagi Pajang Tersangka: Dari Dulu Kami Enggak Memajang
-
Bidik Kejahatan Ekonomi, Ini Jenis-Jenis Aset yang Bisa Dirampas di RUU Perampasan Aset
-
KPK Buka Peluang Terapkan Pasal TPPU Kepada Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
Bebas dari Tahanan dan Divonis Pengawasan, Laras Faizati: Keadilan Belum Sepenuhnya Ditegakkan!
-
Cara Benar Isi Jumlah Tanggungan Orang Tua di Portal SNPMB 2026
-
Ini Bocoran Isi RUU Perampasan Aset yang Dipaparkan Badan Keahlian DPR di Komisi III