Suara.com - Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengaku demokrasi di Indonesia sedang tidak baik. Tidak berjalan sesuai nilainya.
Sehingga sudah banyak peringatan dari berbagai pihak agar demokrasi kembali ke jalan yang benar. Salah satunya dari kampus.
"Mustinya didengarkan," kata Ganjar Pranowo.
Kalau orang melihat ini suatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Tidak pernah belajar sejarah. Ambil resiko besar.
"Ini pertaruhan besar," kata Ganjar Pranowo dalam program Abraham Samad Speakup.
Ganjar kepada Abraham Samad juga mengaku mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang melarang masyarakat memilih calon pemimpin yang melanggar HAM, karena ingin mengingatkan masyarakat.
"Agar jangan lupa, jangan amnesia," katanya.
Ungkap Isi Pembicaraan Saat Makan Bersama 3 Calon Presiden
Presiden Joko Widodo makan siang bersama tiga calon presiden yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023.
Baca Juga: Analisa 'Serangan' Masif Ahok ke Jokowi: Blunder atau Sengaja Gerus Suara Ganjar-Mahfud?
Saat itu, kata Ganjar, Presiden Jokowi sempat bertanya "Ada apa di bawah, di masyarakat?"
"Saya menjawab yah biasa-biasa saja"
"Saya masih ingat mas Anies mengatakan anu pak ada suara sumbang ini pak, agar aparat netral pak," kata Ganjar mengutip pernyataan Anies Baswedan.
Kemudian Presiden Jokowi, kata Ganjar, menjawab akan ada pertemuan dengan TNI, Polri, dan penjabat kepala daerah. Presiden Jokowi akan menyampaikan agar semua netral.
"Dan berubah semua nabrak sekarang, remnya mendadak," kata Ganjar.
Ganjar Pranowo mengatakan seharusnya presiden jika melanggar harus bisa diadili. Tidak boleh ada imunitas. Agar semua tahu diri.
"Tidak boleh KKN," katanya.
Dia mengatakan kondisi yang terjadi saat ini kemungkinan karena memori 25 tahun masyarakat sudah hilang. Sudah banyak yang lupa sejarah Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
-
Isu Reshuffle Lagi, Mahfud MD Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo
-
Muncul Wacana Mahfud MD Jadi Jaksa Agung: Budi Arie dan Silfester Mendadak Pingsan
-
Istana Turun Tangan, Bantah Keras Tim Reformasi Polri Jadi 'Algojo' Kapolri
-
Sesuai Arahan Prabowo, Guru dan Tenaga Pendidik Bakal Dapat MBG
-
Skandal Kuota Haji: Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK
-
Serius atau Cuma Gimmick? Koalisi Sipil Beberkan 9 'PR' Reformasi Total untuk Polri
-
Masih Pikir-pikir Turunkan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Katanya Ada yang Main-main?
-
Disorot Publik, Mendagri Tito Minta Tunjangan Perumahan DPRD Dievaluasi
-
Dasco Ungkap Fakta Sebenarnya soal Isu Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit