Suara.com - Paspor mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, disita kepolisian setempat pada Kamis (9/2/2024). Ia dituduh berusaha membatalkan hasil Pemilu 2022 agar terus berkuasa setelah kalah dari Luiz Inacio Lula da Silva.
Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes yang memimpin penyelidikan menyebut Bolsonaro menerima rancangan dekret yang disiapkan ajudannya untuk membatalkan hasil pemilihan presiden.
Bolsonaro juga disebut telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Moraes dan hakim sejawatnya, Gilmar Mendes, serta Ketua Senat Rodrigo Pacheco pada November 2022, satu bulan setelah pemilihan.
Menurut polisi, Bolsonaro kemudian menggelar pertemuan dengan para komandan militer dan menekan mereka untuk bergabung dalam kudeta.
Menurut Kepolisian Federal Brazil, empat orang ditangkap dan 33 surat perintah penangkapan dikeluarkan pada Kamis sebagai bagian dari penyelidikan itu.
"Pada Kamis, Kepolisan Federal melancarkan Operasi Tempus Veritatis untuk menyelidiki organisasi kriminal yang melakukan percobaan kudeta dan menghapus supremasi hukum demokratis, demi mendapatkan keuntungan politik dengan mempertahankan kekuasaan Presiden Republik saat itu,” tulis pernyataan itu.
Operasi itu mengincar sejumlah sekutu dekat Bolsonaro, termasuk mantan pasangan Bolsonaro dalam pilpres, Walter Braga Netto; mantan sekretaris keamanan institusi Augusto Heleno; mantan menteri pertahanan Paulo Nogueira Batista; dan mantan menteri kehakiman Anderson Torres.
Bolsonaro, mantan presiden dari kelompok sayap kanan, menyangkal semua tuduhan dan menyebut dirinya korban persekusi politik.
"Saya meninggalkan pemerintahan lebih dari setahun lalu dan saya masih dipersekusi tanpa henti,” kata Bolsonaro kepada harian Folha de S.Paulo pada Kamis.
Baca Juga: Bolsonaro Gugat Hasil Pilpres Brazil, Pertanyakan Sistem Voting Elektronik
Sejak tidak lagi menjabat, dia telah menghadapi berbagai penyelidikan, termasuk penyelidikan terhadap upayanya menyimpan perhiasan yang diberikan oleh keluarga Kerajaan Arab Saudi dan penyelidikan terhadap pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 miliknya.
Lula, Presiden Brazil saat ini, mengatakan kepada media setempat bahwa tanpa Bolsonaro, tidak akan ada upaya kudeta. (Antara)]
Berita Terkait
-
Politikus di Brazil Lempar Granat ketika Hendak Diringkus Polisi
-
Bolsonaro dan Lula Adu Argumen dalam Debat Capres Pemilu Brazil
-
Pemilu Brazil: Petahana Jair Bolsonaro akan Hadapi Lula di Putaran Kedua
-
Nyapres Lagi di Brasil, Neymar Dukung Penuh Jair Bolsonaro
-
Presiden Brazil Ngaku Tahu Cara Selesaikan Perang Rusia dan Ukraina
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar Fenomena 'Peradilan Sesat': Hakim Bisa Diteror hingga Dijanjikan Promosi Jabatan
-
Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Politikus PKB Tegaskan Putusan MK Jadi Rujukan Final
-
Ajarkan Seni Debat, Gibran Bagikan Tips Khusus ke Siswi SMAN 1 Pontianak yang Dicurangi Juri LCC
-
Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah dari Rumah, Bagaimana Aturan dan Caranya?
-
Kasus Kekerasan Seksual di Depok Meningkat, Wakil Wali Kota Ungkap Fakta di Baliknya
-
Waspada Malaria Knowlesi! Penyakit 'Kiriman' Monyet yang Mulai Mengintai Manusia
-
Geger Kabar Syekh Ahmad Al Misry Ditangkap, Polri: Tersangka Masih Sembunyi di Mesir
-
Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP
-
Kementerian PKP dan KPK Sinkronkan Aturan Baru Program BSPS untuk Rakyat
-
4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Ngaku Salah, Siap Minta Maaf Langsung ke Andrie Yunus