Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons setelah cawapresnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Jusuf Kalla (JK) dilaporkan ke Bawaslu karena mengomentari film dokumenter Dirty Vote.
Anies tak ambil pusing terkait pelaporan tersebut. Ia mengaku akan menghormati pelaporan terhadap Cak Imin dan JK.
"Laporin saja ke Bawaslu, ya kita hormati," kata Anies kepada wartawan di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya pelaporan Cak Imin dan JK kepada Bawaslu.
"Nanti terserah Bawaslu prosesnya gimana," ucap Anies.
Sebelumnya, Komunitas Advokat Lintas Nusantara (LISAN) melaporkan Cak Imin dan JK ke Bawaslu. Wakil Ketua LISAN, Ahmad Fatoni menjelaskan laporan ini diajukan karena Cak Imin mengunggah pernyataan perihal film dokumenter berjudul Dirty Vote.
“Pak Cak Imin dia mengupload trailer film Dirty Vote yang di dalamnya kami duga juga banyak hal-hal yang tendensius isinya yaitu menyudutkan salah satu paslon. Meskipun di dalamnya juga ada paslon-paslon yang lain, tapi lebih spesifik ke paslon 02,” kata Fatoni di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).
Dia mengaku mempersoalkan unggahan Cak Imin itu karena dilakukan pada Minggu (12/2/2024) yang sudah memasuki masa tenang. Terlebih, dia menyebut unggahan Cak Imin kemudian menjadi viral.
“Jangan kan kampanye negatif kampanye positif pun tidak boleh. Jadi kami menduga ini sudah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pak Muhaimin Iskandar,” ujar Fatoni.
Kemudian, pihaknya juga melaporkan JK Bawaslu karena disebut menyebarkan narasi kecurangan pemilu pada masa tenang.
“Dia menyampaikan di dalam film Dirty Vote itu baru 25 persen yang disampaikan jadi seolah-olah mau membangun narasi kecurangan itu lebih dari pada 25 persen dan ini juga dilakukan pda saat masa tenang,” ucap Fatoni.
Komentar JK dan Cak Imin
Sebelumnya, Cak Imin lewat media sosial di X mengunggah video trailer film Dirty Vote. “Ada yang sudah nonton?” demikian yang dia tulis bersamaan dengan video tersebut.
Pada kesempatan lain, JK menilai film garapan Dandhy Laksono itu sebagai sebuah kebenaran. Namun hanya menggambarkan 25 persen dari fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan.
"Saya sudah nonton dan itu betul luar biasa. Tapi menurut saya, film itu masih lebih ringan dari kenyataan yang ada dewasa ini baru sekitar 25 persen karena tidak mencakup apa yang terjadi di kampung-kampung di daerah-daerah, bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas petugas datangi orang," ujar JK di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin 12 Februari 2024.
Berita Terkait
-
Anies Melayat ke Rumah Duka Pendukungnya, Keluarga: Doain Abah Nanti Jadi Presiden
-
Zainal Arifin Mochtar Curhat Dicap Antek PDIP Usai Tampil di Film Dirty Vote: Saya Punya Baju Merah Tapi Chicago Bulls
-
Dilaporkan Relawan Prabowo ke Bawaslu Gegara ke Rumah JK, Anies: Siapa Saja Boleh Melaporkan tapi...
-
Paham Permainan Politik, Angelina Sondakh Pilih Diam dan Tak Kaget Lihat Film Dirty Vote
-
Anies Bakal Nyoblos di TPS Lebak Bulus Besok Pagi, Sorenya Nonton Quick Count Bareng Cak Imin
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025