Minus Malum, Setan Kecil yang Dibenarkan
Pilihan untuk tidak memilih alias golput dalam politik demokrasi kian mendapatkan kritik. Setiap hajatan demokrasi gerakan ini kerap menjadi sorotan.
Semakin kekinian gerakan golput makin dihadangkan pada pilihan prinsip minus malum. Lalu apa yang dimaksud minus malum toleratur ut maius tollatur?
Doktrin seorang filsuf sekaligus teolog mengenai minus malum toleratur ut maius tollatur sudah dikenal pada pilpres - pilpres sebelumnya.
Pilihan itu merupakan pilihan prinsip yang muncul pada abad pertengahan yang diperkenalkan oleh Istvan bejczy dalam tulisannya berjudul Tolerantia.
Prinsip itu bisa diartikan sebagai “Setan yang lebih kecil dibenarkan untuk mengenyahkan yang lebih besar”.
Sejumlah filsuf di Indonesia seperti Franz Magnis Suseno menggunakan prinsip tersebut untuk menolak golongan putih atau orang-orang yang tak mau ikut mencoblos saat pemilu.
Ungkapan populer Franz Magnis Suseno soal itu adalah,“ Pemilu bukan cari yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk memimpin.”
Sosok Romo sempat mendapat sorotan setelah menulis editorial sebuah surat kabar nasional yang berjudul Franz Magnis Suseno menyerang Golongan Putih dengan kata-kata pedas. Golput, tulisnya,
"Adalah sikap benalu atau parasit" dan sikap abstain lantaran tidak menyukai pasangan capres sebagai "tanda kebodohan."
Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara kemudian mendapatkan sorotan kritik tajam.
"Saya memang mengecewakan mereka," kata Romo Magnis sembari memastikan jika gerakan menyerang juga mengecewakannya.
"Tapi mereka juga mengecewakan saya", sambung Romo
Romo kemudian tetap menyakini jika sikap golput dalam alam demokrasi merupakan tindakan yang malah membahayakan masa depan demokrasi itu sendiri.
Menurut Romo sikap golput bertolakbelakang dengan perjuangan kaum reformis yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia.
Berita Terkait
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Prof. Zainal Arifin Mochtar: Menjaga Akal Sehat di Tengah Kemunduran Demokrasi
-
Haru Pengukuhan Guru Besar Zainal Arifin Mochtar, Tangis Pecah Kenang Janji pada Sang Ayah
-
Hadiri Pengukuhan Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Sikap Kritis Penting dalam Demokrasi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan