Suara.com - Pemilihan Umum (Pemilu) yanh diselenggarakan secara adil dan jujur, nyatanya tak lepas dari bentuk-bentuk kecurangan. Ditambah lagi prosesnya yang tidak sebentar serta melibatkan banyak pihak membuat kecurangan tak bisa dihindarkan. Untuk itu, penting bagi masyarakat mengetahui cara lapor kecurangan pemilu melalui website resmi.
Melaporkan bentuk-bentuk kecurangan sebaiknya disertai dengan bukti yang kuat agar temuan tersebut bisa langsung segera ditindak lanjuti oleh Bawaslu. Dengan begitu bisa meminimalisir terjadinya sengketa atau keributan antar masyarakat.
Sebab proses Pemilu sendiri tak hanya sebatas mencoblos pemimpin pilihan pribadi di balik bilik suara. Namun, hasil dari pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) selanjutnya dikumpulkan, dihitung, dicatat, dikembalikan ke kotak suara, diantarkan, direkapitulasi, dilaporkan, dan lain sebagainya.
Semakin panjang proses pemungutan suara, maka tingkat kecurangannya pun dipastikan akan semakin besar. Adapun modus kecurangannya seperti penambahan maupun pengurangan jumlah suara, perusakan kertas suara, jumlah pemilih ganda, perubahan data, politik uang, kesalahan merekap, dan lain sebagainya.
Sehingga bila menemukan kecurangan pada proses Pemilu 2024 ini, maka masyarakat bisa langsung merekam atau memotret dan melaporkannya. Tak perlu bingung, sebab pelaporan kecurangan bisa dilakukan secara online melalui website.
Cara Lapor Kecurangan Pemilu
Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk lapor kecurangan Pemilu:
1. Kecurangan Pemilu
Cara lapor kecurangan pemilu yang pertama bisa dilkukan dengan mengakses website www.kecuranganpemilu.com.
Baca Juga: Visi Misi Komeng Jadi Caleg DPD RI, Ingin Hari Komedi Nasional hingga 'Menjajah' Dunia Seni
Diketahui, website ini dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), Drone Emprit, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Firma Hukum Themis Indonesia, beserta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Melalui website resmi ini, Anda bisa memantau adanyabpelaporan kecurangan dalam bentuk peta dalam setiap provinsi. Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil juga telah menambahkan penelitian tentang Peta Titik Rawan Kecurangan Pemilu.
2. Kawal Pemilu
Selanjutnya, masyarakat dapat mengakses situs www.kawalpemilu.org. Website ini hanya bisa fokus terhadap tabulasi hasil Pilpres melalui unggahan foto formulir supaya dapat diakses oleh publik.
3. Jaga Pemilu
Situs Jaga Pemilu dibentuk oleh para tokoh yang berbeda latar belakang mulai dari rektor, akademisi, pengusaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berita Terkait
-
Visi Misi Komeng Jadi Caleg DPD RI, Ingin Hari Komedi Nasional hingga 'Menjajah' Dunia Seni
-
Mengenal Silent Majority yang Ramai Dibahas Usai Pemilu, Bisa Jadi Penentu Kemenangan?
-
Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, Kapan Hasil Real Count KPU Diumumkan?
-
Di Balik Unggulnya Suara Prabowo di IKN: Sebagian Masyarakat Terusir dari Kampung Mereka
-
Alasan Cucu Luhut Binsar Pandjaitan Tak Pilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah