Suara.com - Mahfud MD, sudah pernah memprediksi jauh-jauh hari soal tudingan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
Video pernyataan soal Pemilu 2024 yang dijelaskan Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam kembali jadi sorotan beberapa hari belakangan. Dalam video tersebut, Mahfud MD sudah menyebutkan bahwa KPU pasti disebut-sebut menjadi biang kecurangan.
Namun begitu, bagi cawapres nomor urut 03 ini kecurangan terjadi di kalangan bawah.
"Coba ini saya bicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya!, tahun 2024 pasti ada yang menuding, KPU itu curang," sebut Mahfud MD dikutip dari Twitter @logikapolitikid, Selasa (20/2/2024).
Baca Juga:
Stiker di Case HP Prabowo Subianto Bikin Salah Fokus, Netizen: Cie Couple..
Mualaf vs Cucu Kiai, Latar Belakang Selvi Ananda dan Siti Atikoh Dibanding-bandingkan Gegara Adab
"Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah, dan ketika saya jadi ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang," sebut dia.
Mahfud menjelaskan, meski ada kecurangan, namun hal itu terjadi antar kontestan. Tidak horizontal.
"Beli (suara) ke lurah. Lurah itu bukan anggota KPU kan?. Nanti di kecamatan suaranya berubah ke siapa lagi yang main. Di kabupaten-kabupaten tertentu, ternyata Bupatinya powerfull, ditakuti KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah kita ada itu catatannya," sebut Mahfud MD.
Maka dari itu menurut Mahfud, tudingan kecurangan menjadi hal biasa di telinganya. Namun ia meyakini bahwa jika ada bukti kecurangan, hal itu tak serta merta membuat hasil pemilu dikatakan tidak sah.
Karena menurutnya kecurangan yang signifikan baru bisa dilakukan untuk pembatalan pemilu.
Meski caleg kalah namun ada tudingan kecurangan 5 juta suara, tapi pembuktian hanya 1.500 suara, caleg tersebut tetaplah kalah.
"Karena kalau berpikir, oh ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Maka hukum mengatuh, curang itu terus ada, tetapi harus sinifikan. Nah itu yang nantinya akan dihadapi KPU, hadapi aja," jelas Mahfud di penggalan video yang pernah tayang di YouTube TvOne.
Maka dari itu, kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024, bisa jadi memang ada dan terjadi di setiap daerah-daerah. Meski begitu, masyarakat masih skeptis, tak sedikit yang tak begitu percaya di kalangan bawah yang melakukan kecurangan.
Berita Terkait
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Mahfud MD Tercengang Adies Kadir Tiba-tiba Muncul Jadi Calon Hakim MK: Tapi Itu Tak Melanggar Hukum
-
Mahfud MD Soroti Kekerasan Aparat: Reformasi Polri Diserukan, Brutalitas Masih Terjadi
-
Mahfud MD Beberkan 4 Isu Krusial Komisi Reformasi Polri: Posisi Kapolri hingga Penguatan Kompolnas
-
KPK Bongkar Peran Tim 8, Timses Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Pemerasan Caperdes
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi