- Anggota KPRP Mahfud MD menyatakan bahwa budaya militeristik tidak sesuai diterapkan dalam institusi Polri di Indonesia.
- Mahfud menegaskan pada Rabu (6/5/2026) di Jakarta bahwa Polri harus bersifat sipil yang mengayomi dan melayani masyarakat.
- Polri diharapkan meninggalkan perilaku negatif seperti pemerasan, perlindungan perjudian, serta pamer kekayaan demi terciptanya paradigma polisi demokratis.
Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menilai gaya militer atau militeristik tidak cocok digunakan untuk perilaku kepolisian.
Dia menyebut tidak ada yang salah dengan gaya militer. Hal itu cocok menjadi budaya di TNI karena tugasnya sebagai pertahanan negara.
Namun, Mahfud menegaskan budaya seperti itu tidak cocok diimplementasikan di tubuh Polri.
“Pertahanan tuh sifatnya komando yang ketat, kalau ada apa-apa perintah atasan, enggak bisa anu sendiri, represif, itu karena tugasnya mempertahankan negara. Itu bukan jelek,” kata Mahfud di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
“Nah itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi dan sebagainya itu,” tambah dia.
Dalam ilmu tata negara, lanjut Mahfud, TNI memang harus menggunakan gaya militer yang disiplin dan taat pada perintah atasan.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Polri adalah polisi sipil yang bertugas untuk mengayomi masyarakat.
“Polisi itu nanti paradigmanya tuh disenangi orang lho. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi. Demokratis, transparan, bersaudara itu protagonis,” ujar Mahfud.
Selain gaya militer, Mahfud menyebut Polri seharusnya tidak memiliki budaya negatif lainnya seperti perilaku memeras, melindungi perjudian, hingga flexing atau memamerkan kekayaan.
Baca Juga: Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Mahfud MD Blak-blakan Soal 'Penyakit' di Tubuh Polri
Berita Terkait
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat