- Anggota KPRP Mahfud MD menyatakan bahwa budaya militeristik tidak sesuai diterapkan dalam institusi Polri di Indonesia.
- Mahfud menegaskan pada Rabu (6/5/2026) di Jakarta bahwa Polri harus bersifat sipil yang mengayomi dan melayani masyarakat.
- Polri diharapkan meninggalkan perilaku negatif seperti pemerasan, perlindungan perjudian, serta pamer kekayaan demi terciptanya paradigma polisi demokratis.
Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menilai gaya militer atau militeristik tidak cocok digunakan untuk perilaku kepolisian.
Dia menyebut tidak ada yang salah dengan gaya militer. Hal itu cocok menjadi budaya di TNI karena tugasnya sebagai pertahanan negara.
Namun, Mahfud menegaskan budaya seperti itu tidak cocok diimplementasikan di tubuh Polri.
“Pertahanan tuh sifatnya komando yang ketat, kalau ada apa-apa perintah atasan, enggak bisa anu sendiri, represif, itu karena tugasnya mempertahankan negara. Itu bukan jelek,” kata Mahfud di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
“Nah itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi dan sebagainya itu,” tambah dia.
Dalam ilmu tata negara, lanjut Mahfud, TNI memang harus menggunakan gaya militer yang disiplin dan taat pada perintah atasan.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Polri adalah polisi sipil yang bertugas untuk mengayomi masyarakat.
“Polisi itu nanti paradigmanya tuh disenangi orang lho. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi. Demokratis, transparan, bersaudara itu protagonis,” ujar Mahfud.
Selain gaya militer, Mahfud menyebut Polri seharusnya tidak memiliki budaya negatif lainnya seperti perilaku memeras, melindungi perjudian, hingga flexing atau memamerkan kekayaan.
Baca Juga: Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Mahfud MD Blak-blakan Soal 'Penyakit' di Tubuh Polri
Berita Terkait
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI