Buku Merah SBY: Jangan Halangi Anak Jokowi di Pilpres Tapi . .

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilantik menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (21/2/2024).

Bergabungnya AHY di kabinet Indonesia Maju, mengartikan Partai Demokrat ini berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. 

Padahal sebelumnya Partai Demokrat adalah oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Kader partai berlambang bintang mercy itu sering melancarkan serangan ke Jokowi.

Baca Juga:

Momen Anies Baswedan Terlihat Gelagapan Gegara Cak Imin Ucap Tiga Kata Ini

Potret Keluarga Dokter Gunawan, Dokter Kopassus yang Kena Tegur Mayor Teddy

Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai mengeluarkan buku yang mengkritisi pemerintahan Jokowi.

Buku bersampul merah yang berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi" diterbitkan pada Juni 2023 di kala ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang dalam Istana, Moeldoko.

Ada sejumlah hal yang dikritisi SBY dalam buku merah itu, salah satunya adalah mengenai adanya informasi mengenai Jokowi yang akan mendukung salah satu paslon pada Pilpres 2024. 

Baca Juga: Anak Penjual Ayam vs Pejabat BI, Begini Beda Nasib Selvi Ananda dan Annisa Pohan Walau Sesama Mantu Presiden

Di buku itu, SBY menganggap hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres.

"Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan “keberpihakan” itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya," ujar SBY.

Jika untuk menyukseskan jago yang didukungnya, Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut SBY itu juga tidak keliru.

Tapi, lanjut dia, dengan catatan Jokowi tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu.

Jika Presiden Jokowi menggunakan fasilitas dan uang negara dalam memenangkan paslon yang didukungnya menurut SBY hal itu tidak etis dan melanggar undang-undang.

"Sebagai contoh jika lembaga intelijen (BIN), Polri, TNI, Penegak Hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," kata SBY.