Hari Kedua jadi Menteri, AHY Langsung Berangkat Dinas Perdana Dampingi Jokowi di Sulut

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tiga hal kepada Agus Harimurti Yudhoyono berkaitan dengan target Kementerian ATR/BPN.

Tiga hal itu yang kembali disebutkan Jokowi usai melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, hari ini.

Hal pertama, Jokowi mengingatkan AHY agar sertifikat elektronik lebih dimasifkan pelaksanaannya.

"Yang kedua, untuk HGU, carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," kata Jokowi.

"Yang ketiga, yang berkaitan dengan 120 juta PTSL 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," sambung Jokowi.

Sebelumnya Jokowi menyebutkan sejumlah riwayat pendidikan Agus Harimurti Yudhoyono usai melantik Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi Menteri ATR/BPN.

Penyebutan riwayat pendidikan AHY diucapkan Jokowi menanggapi pertanyaan apakah presiden berkoordinasi lebih dulu dengan PDIP ketika memasukan Partai Demokrat ke kabinet.

"Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Usai menegaskan hal tersebut, Jokowi lantas menyebutkan sejumlah riwayat pendidikan dari AHY yang tengah berdiri di sisi kirinya.

Baca Juga: 10 Potret Annisa Pohan dan Almira, Kedekatannya yang Mirip Adik Kakak Jadi Sorotan

"Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster Universty," kata Jokowi.

Melihat kiprah dan pengalaman AHY, Jokowi berkeyakinan dirinya tidak salah sudah memilih dan melantik AHY menggantikan Hadi Tjahjanto memimpin Kementerian ATR/BPN.

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi telah melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN. Pelantikan tersebut berbarengan dengan pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.