Suara.com - Co Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong atau Tom Lembong ikut memberikan pendapatnya perihal kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini.
Tom Lembong menyebut jika kenaikan harga beras tak terlepas dari kebijakan bantuan sosial (bansos) besar-besaran yang dilakukan menjelang Pemilu 2024.
Dia bahkan mengungkapkan, kondisi pasar beras saat ini sedang kacau balau.
"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional. Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan Pemilu terkait bansos," ujar Tom dalam potongan video yang dibagikan akun X @Mdy_Asmara1701, dikutip Selasa (27/2/2024).
Mantan Menteri Perdagangan itu juga menjelaskan bahwa indikasi penyaluran bansos tersebut berdampak pada tingginya harga beras saat ini. Hal tersebut terlihat lantaran pemerintah telah menguras stok Bulog hingga 1,3 juta ton.
Menurut Tom Lembong, angka itu sangat signifikan sehingga membuat ketersediaan beras berkurang secara drastis.
"Kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok (beras) Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," terangnya.
Unggahan tersebut memicu beragam komentar warganet. Banyak yang sependapat dengan Tom Lembong, namun ada juga tak sepaham.
"Pak Tom bukan mengomentari harga beras naik scr langsung ya guys (meanwhile ini bakal dicounter buzzer yg pura2 jadi petani dan bilang mereka untung kok), Pak Tom mengomentari stoknya yg kacau & dikuras untuk kebutuhan tertentu ditengah krisis iklim, hrusnya punya cadangan banyak," tulis netizen.
"Banyak Sekali beras untuk bansos saat menjelang pemilu? Dimiskinkan dngn kenaikan harga BBM?, Dipaksa dukung dngn dikasih bansos?, sayang Sekali 01 tak punya bansos untuk maksa dukungan rakyat, gunakan pasilitas negara tuk pemenangan paslon tertentu? Cawe cawe itu nyanta!!!" sahut yang lain.
"Bukan karna bansos pak Lembong...karna keadaan." sebut warganet.
Tag
Berita Terkait
-
Beras Bantuan Kementan Rp60 Ribu Viral, KPK: Dugaan Penyimpangan Tetap Dipantau
-
Panggul Beras Menteri Zulhas Disorot, Apa Tugas Menko Pangan?
-
Data Donasi Diduga Milik Kementan Dibuka Melanie Subono, Beras Rp 45 Ribu per Liter?
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
Kementan Disorot Usai Rincian Bantuan Bencana Viral, Harga Beras Rp60 Ribu/Kg Dinilai Janggal
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
Terkini
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!
-
Jadi Saksi Kasus Suap RSUD, Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari
-
Gus Ipul Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Larang Jual Mahal Sembako Pasca-Bencana
-
PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah