Suara.com - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyebut ada pengalihan isu di balik penundaan rapat pleno KPU RI terkait rekapitulasi penghitungan suara nasional.
Juru Bicara Timnas AMIN Billy David menilai, pemeriksaan anggota KPU oleh DKPP secara tiba-tiba membuat publik merasa bingung.
“Publik banyak dibingungkan dengan proses saat ini tentang kerancuan jadwal pleno yang tertunda ini. Ada apa di balik itu atau ada pengalihan isu apa,” ujar Billy saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).
Selain itu, Billy mengatakan bahwa KPU selama ini belum pernah memberikan tanggapan atas kebocoran data DPT yang menjadi pokok aduan dalam pemeriksaan ini.
“Pokok perkara pembahasan di DKPP tentang kebocoran data, selama ini belum pernah tanggapan atau pernyataan dari KPU,” ujar dia.
Meski begitu, Billy mengaku bersyukur seluruh anggota KPU kini diperiksa oleh DKPP. Dia berharap KPU bisa bekerja dengan serius dalam masa perhitungan Pemilu 2024 ini dan tak kembali membuat polemik di masyarakat.
“Di satu sisi kita bersyukur ada perhatian publik yang serius, sehingga ada aduan terhadap dugaan ini. Tapi di lain sisi kita mempertanyakan kinerja mitigasi dari KPU terhadap isu-isu ini,” tuturnya.
Sebelumnya, KPU awalnya menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, Rabu (28/2/2024) pagi.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuka rapat pleno tersebut secara langsung. Dia didampingi para komisioner lainnya.
Baca Juga: Bandel! KPU Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu Soal Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan
Hasyim mejelaskan rekapitulasi penghitungan suara akan dimulai dari pemilihan di luar negeri. Untuk itu, dia menyebut sudah hadir 120 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dari jumlah keseluruhan 128 PPLN.
"Untuk kesempatan rapat pelno terbuka rekapitulasi nasional hasil pnehgitungan suara itu, akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap," ujar Hasyim di kantor KPU.
Namun tak lama setelah tata tertib rapat pleno dibuka, KPU langsung melakukan men-skors karena harus menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi," ujar Hasyim.
"Kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP," katanya.
Berita Terkait
-
Kubu AMIN Pertanyakan Urgensi Pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
-
Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
-
Bandel! KPU Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu Soal Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan
-
Bawaslu Ungkap Adanya Pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur
-
Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Terbukti Suap Pejabat Kemnaker, Jaksa Tuntut 3 Tahun Penjara untuk Miki dan Temurila
-
Amnesty Kritik RUU Tata Cara Pidana Mati yang Disiapkan Pemerintah Indonesia
-
Komarudin PDIP Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN Agar Gedung Tak Mangkrak Usai Putusan MK
-
Bincang Singkat dengan Purbaya, Prabowo Tanya Dolar
-
Pemeriksaan Merambah Kelas TK, Polisi Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha
-
Dari Nakba 1948 hingga Reruntuhan Gaza: Kisah Pilu Pria Palestina yang Terusir dari Tanah Airnya
-
Isu Transfer Data WNI ke AS di Kesepakatan Prabowo Trump, Menkomdigi Buka Suara
-
Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
-
Amnesty International Sebut Eksekusi Mati Global 2025 Capai Rekor Tertinggi dalam 44 Tahun
-
Kemkomdigi Siapkan Aturan Baru: Wajib Cantumkan Nomor Telepon Saat Daftar Media Sosial