Suara.com - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyebut ada pengalihan isu di balik penundaan rapat pleno KPU RI terkait rekapitulasi penghitungan suara nasional.
Juru Bicara Timnas AMIN Billy David menilai, pemeriksaan anggota KPU oleh DKPP secara tiba-tiba membuat publik merasa bingung.
“Publik banyak dibingungkan dengan proses saat ini tentang kerancuan jadwal pleno yang tertunda ini. Ada apa di balik itu atau ada pengalihan isu apa,” ujar Billy saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).
Selain itu, Billy mengatakan bahwa KPU selama ini belum pernah memberikan tanggapan atas kebocoran data DPT yang menjadi pokok aduan dalam pemeriksaan ini.
“Pokok perkara pembahasan di DKPP tentang kebocoran data, selama ini belum pernah tanggapan atau pernyataan dari KPU,” ujar dia.
Meski begitu, Billy mengaku bersyukur seluruh anggota KPU kini diperiksa oleh DKPP. Dia berharap KPU bisa bekerja dengan serius dalam masa perhitungan Pemilu 2024 ini dan tak kembali membuat polemik di masyarakat.
“Di satu sisi kita bersyukur ada perhatian publik yang serius, sehingga ada aduan terhadap dugaan ini. Tapi di lain sisi kita mempertanyakan kinerja mitigasi dari KPU terhadap isu-isu ini,” tuturnya.
Sebelumnya, KPU awalnya menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, Rabu (28/2/2024) pagi.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuka rapat pleno tersebut secara langsung. Dia didampingi para komisioner lainnya.
Baca Juga: Bandel! KPU Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu Soal Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan
Hasyim mejelaskan rekapitulasi penghitungan suara akan dimulai dari pemilihan di luar negeri. Untuk itu, dia menyebut sudah hadir 120 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dari jumlah keseluruhan 128 PPLN.
"Untuk kesempatan rapat pelno terbuka rekapitulasi nasional hasil pnehgitungan suara itu, akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap," ujar Hasyim di kantor KPU.
Namun tak lama setelah tata tertib rapat pleno dibuka, KPU langsung melakukan men-skors karena harus menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi," ujar Hasyim.
"Kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP," katanya.
Berita Terkait
-
Kubu AMIN Pertanyakan Urgensi Pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
-
Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
-
Bandel! KPU Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu Soal Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan
-
Bawaslu Ungkap Adanya Pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur
-
Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar