Suara.com - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyebut ada pengalihan isu di balik penundaan rapat pleno KPU RI terkait rekapitulasi penghitungan suara nasional.
Juru Bicara Timnas AMIN Billy David menilai, pemeriksaan anggota KPU oleh DKPP secara tiba-tiba membuat publik merasa bingung.
“Publik banyak dibingungkan dengan proses saat ini tentang kerancuan jadwal pleno yang tertunda ini. Ada apa di balik itu atau ada pengalihan isu apa,” ujar Billy saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).
Selain itu, Billy mengatakan bahwa KPU selama ini belum pernah memberikan tanggapan atas kebocoran data DPT yang menjadi pokok aduan dalam pemeriksaan ini.
“Pokok perkara pembahasan di DKPP tentang kebocoran data, selama ini belum pernah tanggapan atau pernyataan dari KPU,” ujar dia.
Meski begitu, Billy mengaku bersyukur seluruh anggota KPU kini diperiksa oleh DKPP. Dia berharap KPU bisa bekerja dengan serius dalam masa perhitungan Pemilu 2024 ini dan tak kembali membuat polemik di masyarakat.
“Di satu sisi kita bersyukur ada perhatian publik yang serius, sehingga ada aduan terhadap dugaan ini. Tapi di lain sisi kita mempertanyakan kinerja mitigasi dari KPU terhadap isu-isu ini,” tuturnya.
Sebelumnya, KPU awalnya menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, Rabu (28/2/2024) pagi.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuka rapat pleno tersebut secara langsung. Dia didampingi para komisioner lainnya.
Baca Juga: Bandel! KPU Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu Soal Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan
Hasyim mejelaskan rekapitulasi penghitungan suara akan dimulai dari pemilihan di luar negeri. Untuk itu, dia menyebut sudah hadir 120 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dari jumlah keseluruhan 128 PPLN.
"Untuk kesempatan rapat pelno terbuka rekapitulasi nasional hasil pnehgitungan suara itu, akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap," ujar Hasyim di kantor KPU.
Namun tak lama setelah tata tertib rapat pleno dibuka, KPU langsung melakukan men-skors karena harus menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi," ujar Hasyim.
"Kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP," katanya.
Berita Terkait
-
Kubu AMIN Pertanyakan Urgensi Pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
-
Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
-
Bandel! KPU Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu Soal Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan
-
Bawaslu Ungkap Adanya Pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur
-
Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- Biodata dan Pendidikan Gus Elham Yahya yang Viral Cium Anak Kecil
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Jelang Musda, Rizki Faisal Didukung Kader Hingga Ormas Pimpin Golkar Kepri
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian