Suara.com - Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dirumorkan terpecah terkait sikap mereka soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Rumor ini disampaikan oleh politisi Akbar Faizal.
PKS kata Akbar, saat ini sedang terbelah di internalnya. Menurutnya, ada kubu yang ingin setia bersama Anies Baswedan mengawal agenda perubahan. Ada juga yang ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Info dr internal PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dengan pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan," ungkap Akbar seperti dikutip, Kamis (29/2).
Baca Juga:
- Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta
- Alhamdulillah! Calon Menantu Susi Pudjiastuti Masuk Islam, Ikrar Syahadat Dibimbing Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir
- Bak Bumi dan Langit: Gathan Saleh Hilabi Nembak Orang Buron, Adiknya Bantu Orang Susah
PKS saat ini menjadi satu-satunya partai yang menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin pasca Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketum Demokrat diangkat menjadi Menteri ATR/BPN.
Diangkatnya AHY jadi Menteri ATR/BPN membuat PKS diuji kesetiannya menjadi partai oposisi. Pun di pemerintahan hasil Pilpres 2024 mendatang, posisi PKS masih dianggap akan setia dengan jalur perubahan yang diusung paslon 01, Anies-Muhaimin.
Jika PKS di pemerintah mendatang tetap loyal pada jalur perubahan, tentu saja partai ini akan kembali menjadi partai opisisi pemerintah.
Soal jadi oposisi atau gabung ke pemerintah, Jubir PKS M.Kholid mengatakan bahwa terkait itu akan diputuskan di Musyawarah Majelis Syuro partai. Ditegaskan Kholid untuk saat ini PKS fokus pada pengawalan perhitungan suara Pemilu 2024.
Sementara itu, data real count KPU RU perhari ini tunjukkan paslon 02 Prabowo-Gibran telah mengantongi lebih dari 75 juta suara atau 58,84%.
Baca Juga: Makan Siang Gratis Masih Sebatas Program Kampanye, Legislator: Terlalu Dini Bank Dunia Berkomentar
Sementara paslon yang diusung PKS, Anies-Muhaimin di tempat kedua dengan 24,47%. Terakhir, Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dengan perolehan suara 16,69%.
Sejumlah politikus PKS memiliki kecakapan untuk bisa menjadi kabinet Prabowo-Gibran yang diprediksi menang Pilpres 2024, siapa saja mereka? Berikut ulasannya
Politikus perempuan PKS Ledia Hanifa memiliki kecakapan yang membuatnya cukup layak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Perempuan kelahiran 30 April 1969 memiliki rekam jejak untuk bisa menjadi Menteri PPA.
Ledia saat di Komisi IX sempat mengetuai dua panitia kerja rancangan undang-undang (RUU), yakni tentang jaminan produk halal dan perlindungan anak, masing-masing disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Pada periode keduanya, Ledia duduk di Komisi VIII yang membidangi lingkup sosial, agama, bencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Tag
Berita Terkait
-
Makan Siang Gratis Masih Sebatas Program Kampanye, Legislator: Terlalu Dini Bank Dunia Berkomentar
-
Okky Madasari vs Pendukung Prabowo: Debat Sengit Soal Politik Uang di Pesantren
-
PSI Ungkap Realisasi Makan Siang Gratis Ala Prabowo-Gibran Berbeda dengan Uji Coba Menko Airlangga
-
AHY Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, Jubir PKS: Jadi Oposisi Memang Berat
-
Pilpres 2024: Anies-Cak Imin Menang di Inggris Raya, Prabowo-Gibran Keok Posisi Paling Buncit
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul