Suara.com - Pengamat Politik M Qodari menilai ada banyak kendala yang akan dihadapi partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai lokomotif hak angket menurut Qodari juga bakal menemui sejumlah masalah.
"Ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata untuk PDIP melanjutkan proses ini," ujar Qodari dikutip dari Youtube Kompas TV.
Baca Juga:
Langka! Pertama Dalam Sejarah: Penyidik KPK Geledah Kantor Sendiri
Bak Bumi dan Langit: Gathan Saleh Hilabi Nembak Orang Buron, Adiknya Bantu Orang Susah
Pertama menurut dia, PDIP adalah partai asal Presiden Jokowi. Jika hak angket tetap diproses lalu terjadi sesuatu buruk Qodari mengatakan, imej PDIP yang jadi taruhan.
Lalu kata Qodari tidak mudah bagi PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sejauh ini ia mengatakan, ada 7 menteri yang tercatat memiliki KTA PDIP.
Belum lagi kata Qodari ada 3 menteri yang merupakan endorsement dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Susul PDIP dan Kubu Anies, PPP Pastikan Bakal Dukung Hak Angket Pemilu 2024
"Nanti 10 tambah 1 yang 1 ini sangat penting sekali dan ini ga mungkin diputus karena justru yang satu ini jadi pengikat Pak Jokowi dengan Ibu mega sangat kuat sekali. Satu ini kuat sekali, kalau 10 ini ditarik maka 1 ini dilepas dan kala itu kayanya terlalu sayang dilepas," ujar Qodari.
Kemudian Qodari bicara mengenai komposisi di DPR RI di mana PDIP sebagai partai pemenang akan mendapat jatah sebagai ketua.
"Kita asumsikan PDIP nomor 1 dapat Ketua DPR tetapi kalau hak angket berjalan, bisa saja nanti UU berubah. Dan tiba-tiba ketua tidak harus kursi terbanyak itu satu risiko politik tersendiri," ujarnya.
Menurut Qodari, Puan Maharani akan menjadi toko kunci dalam proses hak angket di DPR. Ia mengatakan, Puan adalah calon ketua DPR RI.
"Hemat saya dari 128 anggota DPR paling nggak 75 persen pasukan Mba Puan dan Mba Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran PDIP. Bagaimana anda mau menerobos yang punya pendukung 75 persen dari total anggota DPR, Dewan Kolonel akan tampil lagi. Di antara Jokowi dan hak angket ada Dewan Kolonel dan Puan Maharani," kata Qodari yakin.
Berita Terkait
-
Susul PDIP dan Kubu Anies, PPP Pastikan Bakal Dukung Hak Angket Pemilu 2024
-
Bantah Cuman Diam, Mahfud Beberkan Strategi Mulai 'Mainkan' Gugatan ke MK dan Hak Angket Kecurangan Pemilu
-
Bukan Gertak Sambal, Mahfud Jamin Hak Angket Kecurangan Pemilu Bakal Bergulir di DPR: Kami Punya Bukti-bukti Kuat!
-
Meski Tak Diuntungkan, Ini Alasan Ganjar Pranowo Gencar Dorong Hak Angket
-
Sisi Lain Puan Maharani Dibongkar Marsha Aruan, Anti Jaim Lakukan Ini di Depan Kamera
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Detik-detik Api Kebakaran Lalap Basement Pesantren Mawaddah, 9 Unit Damkar Tiba Dalam 7 Menit
-
Bareskrim Temukan Alat Berat dan Lahan Ilegal: Kasus Pembalakan Liar di Sumut Naik Penyidikan
-
Kebakaran Kantor Terra Drone Sebabkan 22 Orang Tewas, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas
-
Pemulihan Bertahap RSUD Muda Sedia: Kapan Layanan Operasi dan Rawat Jalan Kembali Normal?
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
-
Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut