Suara.com - Publik saat ini tengah menyoroti suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terus meningkat pada perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI).
Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar. Pada cuitannya di akun Twitter akun @dennysiregar7 terheran-heran dengan suara PSI yang semakin moncer.
Bahkan, dalam satu hari suara PSI tersebut mampu bersaing dengan partai lama seperti PPP.
- Grace Natalie Sebut Wajar Suara PSI Mendadak Melejit Sampai 3 Persen, Kok Bisa?
- PSI Diledek Gegara Perolehan Suaranya Mendadak Tembus 3 Persen: Ayo Ngebut, Mumpung Masih Ada Bapak
Denny terheran-hereran dengan suara PSI yang semakin melejit itu. Bahkan, dalam satu hari dari 2,6 persen bisa mancapai 3,2 persen.
Pada cuitannya itu, dia juga memberikan sindiran kepada PSI yang saat ini dinahkodai Kaesang Pangarep anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Ini @psi_id pake mesin apa ya ? Dalam sehari bisa ngebut gila2an dari 2,6 persen sekarang udah 3,2 persen aja.. Ayo ngebuttt... mumpung masih ada bapak..," cuitnya dikutip Sabtu (2/3/2024).
Sontak saja cuitan itu mengundang reaksi dari berbagai netizen.
"Lu gak percaya quick count pilpres karena Ganjar kalah, lu percaya real count karena PDIP teratas (walaupun sebenarnya suaranya turun) bersamaan dengan itu lu gak percaya real count saat suara PSI bertambah. Jangan terlalu vulgar donk, ntar ayam ikutan ketawa jadi repot," tulis netizen.
"Sampai 20 Maret bisa 5 persen. Lihat aja nanti," tulis netizen.
Baca Juga: Tak Terima Hanya PSI yang Disorot Gegara Capai 3 Persen, Grace Natalie: Jangan Giring Opini!
"Saat ini kita harus terus suarakan kebenaran," tulis netizen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan, penambahan maupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi itu merupakan hal wajar.
Kalau dilihat pada rekapitulasi suara KPU per Sabtu (2/3/2024), PSI mengumpulkan 3,13 persen dari jumlah suara yang masuk keseluruhan terhitung 65,73 persen.
Grace lantas menekankan, hal tidak wajar ialah membesar-besarkan sesuatu yang wajar tersebut.
"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace melalui keterangan persnya, Sabtu (2/3/2024).
Grace kemudian mengingatkan, perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi di partai-partai lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Terkini
-
Terpilih Jadi Hakim MK, DPR Proses Pemberhentian Adies Kadir dari Kursi Wakil Ketua
-
Jadi Saksi, Rocky Gerung Sebut Jokowi Kewalahan Hadapi Isu Ijazah Palsu
-
Dipanggil Komisi III DPR, Kapolresta-Kajari Sleman Siap Beberkan Kasus Jambret Secara Menyeluruh
-
Viral Es Gabus Johar Baru Dikira Pakai Busa Kasur, Polisi Akui Salah Simpulkan dan Minta Maaf
-
Jadi Saksi Ahli di Kasus Ijazah Jokowi, Rocky Gerung: Ijazahnya Asli, Orangnya yang Palsu!
-
Tok! DPR Sahkan Adies Kadir sebagai Hakim MK, Gantikan Inosentius Samsul
-
Eks Wamenaker Noel Beri Peringatan ke Purbaya, KPK: Bisa Jadi Misinformasi di Masyarakat
-
Durhaka! Anak di Lombok Tega Bakar Ibu Kandung, Jasadnya Dibuang di Tumpukan Sampah
-
DPR Ubah Agenda Paripurna, Masukkan Penetapan Adies Kadir sebagai Calon Hakim MK
-
Jelang Diperiksa Polisi, Rocky Gerung akan Jelaskan Metodologi Penelitian Kasus Ijazah Palsu Jokowi