Suara.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, menyoroti gaya kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dianggap kurang peduli dengan aspirasi masyarakat, khususnya para legislator. Hal ini terlihat dari polemik pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Ima mengatakan, Komisi E DPRD DKI sudah pernah mengingatkan soal sejumlah potensi permasalahan dalam pendataan KJMU. Namun, Pemprov DKI disebutnya tak menggubris.
"Zaman Heru, itu dia tidak peka, tidak paham (permasalahan) sampai ke bawah. Padahal, saya dan teman-teman di Komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ujar Ima saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).
Ima membandingkan sikap Heru dengan Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Meski PDIP merupakan oposisi, Ima mengakui Anies masih mau mendengar masukan dan kritik dari pihaknya dan fraksi lain.
"Memang, seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran walaupun saya (Fraksi PDIP) oposisi sama dia. Tapi, Pak Heru sendiri, kayaknya kita enggak digubris," tutur Ima.
Dewan di Kebon Sirih kata Ima, pernah mempersoalkan seleksi penerima KJMU berdasarkan hasil pencatatan aset atau kendaraan yang dimiliki tiap keluarga mahasiswa tersebut.
Menurutnya, cara ini belum efektif untuk mengkatagorikan kemampuan sosial-ekonomi setiap orang. Sebab, bisa saja orang lain mencatut data KTP atau KK yang bersangkutan sebagai pemilik aset tersebut.
Hal ini pun juga sudah disampaikan kepada Heru lewat anak buahnya tapi tak didengar. Hingga sekarang ini pendataan KJMU jadi polemik lantaran banyak mahasiswa yang dicoret sebagai daftar penerima.
"Masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Padahal, yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat. Kasihan orang-orang seperti itu, yang harusnya mereka mendapatkan hak, jadi tertunda bahkan hilang," pungkasnya.
Baca Juga: Tegas! Ahok Ogah Dipasangkan dengan Anies Baswedan: Dia Bukan Negarawan
Berita Terkait
-
Spanduk Gambar Wajah Heru Budi Diprotes DPRD, Pemprov DKI: Emangnya Kenapa?
-
Menang Pilpres Kecil, Anies Berpeluang Maju di Pilkada Jabar dan RK Jadi Lawan Seimbang
-
Tegas! Ahok Ogah Dipasangkan dengan Anies Baswedan: Dia Bukan Negarawan
-
Cerita Ahok Dilarang Megawati Mundur dari Pertamina demi Ganjar: Kasihan Anakmu Masih Kecil
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO