Himawan melanjutkan, aksi boikot produk terafiliasi Israel lebih banyak mendatangkan manfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan Palestina. Meski tidak dipungkiri ada upaya untuk menggagalkan aksi boikot ini yang justru dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan produk terafiliasi Israel.
"YKMI percaya aksi boikot ini bakal memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Israel dan lambat laun akan menghentikan kejahatan kemanusiaan Israel di Palestina. Aksi boikot efektif untuk menekan suplai keuntungan perusahaan-perusahaan terafiliasi Israel yang digunakan untuk membeli senjata dan mendukung pembantaian Israel di Palestina," tandasnya.
Jalur Hukum Somasi Jokowi
Pengacara Ahmad Wakil Kamal menilai gerakan aksi boikot semestinya juga bisa dibarengi dengan menempuh jalur hukum. Salah satunya, somasi terhadap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.
Menurut dia, langkah itu untuk menegaskan sikap pemerintah yang seharusnya menjelaskan secara terbuka perusahaan mana saja yang terafiliasi dengan Israel.
"Ini juga tugas presiden sebagai kepala negara. Semestinya harus menjelaskan mana saja perusahaan yang terafiliasi itu. Biar jelas," singgungnya.
Pria yang akrab disapa AWK itu mengaitkan konstitusi Indonesia seperti dalam pembukaan UUD 1945 yang jelas menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan serta perdamaian dunia.
Karena itu, dirinya mengusulkan agar YKMI dan Gerbang Pronas -- salah satu pelopor aksi boikot produk terafiliasi Israel -- untuk menempuh jalur somasi terhadap presiden.
Cara lainnya yaitu melakukan class action untuk memantik aksi boikot menjadi lebih besar dan massif dilakukan.
Baca Juga: Profil Reality Club, Band Indie yang Tolak Tampil di Amerika Gara-Gara Bela Palestina
Karena itu, dirinya berharap jalur hukum dapat memicu adanya kesadaran bagi pemerintah untuk lebih tegas dalam bersikap, terutama terhadap informasi berkaitan dengan perusahaan dan produk yang terafiliasi dengan Israel.
Berita Terkait
-
Profil Reality Club, Band Indie yang Tolak Tampil di Amerika Gara-Gara Bela Palestina
-
Konsumsi Kurma Impor Dijamin Aman, BPS Bilang Tak Berasal dari Israel
-
Caleg di Sukabumi Unggah Narasi Serang Umat Muslim, Stres Gegara Tak Terpilih?
-
Baru Tahu Disponsori Pemasok Senjata Israel, Reality Club Batalkan Tampil di Festival Musik Amerika
-
Profil Reality Club, Band Indonesia yang Rela Mundur dari Festival Amerika demi Dukung Palestina
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri