Suara.com - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil peran tokoh perubahan pada permasalahan hak angket.
Hal itu disampaikannya saat hadir di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas. Dalam salah satu segmen yang diunggahnya ulang di akun X @Fahrihamzah, Fahri menyindir mengenai hak angket dan manuver politik yang tidak ada relevansinya, meski itu konstitusional.
Dalam video tersebut Fahri menyampaikan sebagai pihak yang berada di kubu Prabowo-Gibran mengaku punya kepentingan agar tema rekonsiliasi diteruskan.
"Sehingga kita membayangkan sudahlah oke kita ada kekecewaan, tapi boleh nggak kita mencoba bersatu untuk melihat peluang yang baik bagi masa depan Indonesia secara baik ke depan. Saya lebih fokus pikirannya ke sana sekarang ini karena hasilnya sudah ada kan sebentar lagi," ujarnya dikutip pada Senin (18/3/2024).
Menurutnya, hasil Pilpres baik yang quick count atau exit poll semuanya telah dilakukan secara scientific. Fahri yang pernah menolak itu sebelumnya akhirnya mengakuinya.
"Marilah kita melihat bahwa inilah yang disebut dengan kehendak rakyat dan menghormati itu karena faktanya demikian itu," kata Fahri Hamzah.
Dia kemudian menyinggung soal konsistensi partai-partai oposisi.
"Oke kalau ada partai-partai (oposisi) misalnya, okelah kita mesti perbaiki ini, tadi yang diinginkan oleh saudara Haris (Azhar) apa namanya kita mau oposisi kuat. Betul nggak partai-partai ini berani mengumumkan sekarang, karena kami kalah kami tidak mau menjadi bagian dari pemerintah misalnya," kata Fahri Hamzah.
Jangan sampai itu justru menjadi negosiasi di antara partai politik. Karena itu, menurutnya, jika ingin menyehatkan sistem politik di Indonesia harus berani bertindak dan bersikap tegas.
Fahri lantas menyentil mengenai tema perubahan yang didengungkan beberapa kelompok saat Pilpres.
Baca Juga: Rekapitulasi Suara Pilpres 2024 di 33 Provinsi Tuntas, Tak Terlihat Kemenangan Ganjar-Mahfud
"Dari awal saya katakan itu kalau bicara perubahan itu paling tidak 3 aspek yang harus kita penuhi ide perubahannya apa, jaringan dan institusi perubahannya itu apa saja sebagai alternatif, yang ketiga tokoh perubahannya itu siapa. Betul nggak mereka ini punya mental untuk berubah menjadi apa pemimpin oposisi yang bertahan," bebernya.
Mantan anggota DPR RI tersebut menyindir sosok-sosok yang disebut tokoh perubahan, namun sudah tidak lagi muncul.
"Ada yang mulai siap-siap mempersiapkan karier barunya, ada yang mau maju Pilkada dan sebagainya. Nggak begitu bang, kalau kita ini betul-betul serius gitu harus ada dedikasi dan setia juga kepada cita-cita kita. Jangan ini semua adalah menjelang deal semuanya kita disuruh ribut di belakang layar," katanya.
"Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa, partai politik tidak akan berani mengambil risiko kalau ada investigasi hukum. Masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang bubarkan semua partai politik yang ada sekarang. Karena semua sudah terlibat dalam kerusakan ini berani nggak kalau kesimpulannya begitu," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya