Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus politisi Partai Golkar, Dito Ariotedjo, angkat bicara terkait peluangnya lolos ke Senayan sangat tipis.
Bagi Dito, daerah pemilihan (Dapil) tempatnya bertarung adalah area yang berat untuk Golkar.
"Ya dari awal memang DKI 1 itu merupakan Dapil yang sangat berat buat Partai Golkar," ujar Dito ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Namun begitu, Dito mengaku ia sendiri yang memilih Dapil DKI 1 itu. Dia mengklaim bahwa suara Golkar justru mengalami kenaikan di Dapil DKI 1 dibanding Pemilu 2019.
"Makanya saya ketika ditugaskan saya pilih yang kosong dan paling berat. Dan Alhamdulilah untuk perolehan suara sangat signifikan naiknya kita di 111 ribu dan sebelumya di 2019, hanya 70 ribuan," ucap Dito.
"Tapi memang perolehan suaranya belum cukup untuk satu kursi," imbuhnya.
Untuk diketahui, sejumlah nama caleg terkenal memperebutkan enam kursi DPR RI di daerah pemilihan atau dapil DKI Jakarta I. Sayangnya, mereka terancam gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR berdasarkan hasil perolehan suara mereka di dapil yang mencakup Kota Jakarta Timur itu.
Mulai dari Menpora Dito Ariotedjo yang merupakan caleg dari Partai Golkar hingga caleg PDIP Harry Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan adik eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok gagal mendapatkan kursi.
Berdasarkan penghitungan menggunakan metode Sainte Lague sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu, PDIP hanya memperoleh 1 kursi. Jatah itu didapat oleh caleg PDIP Putra Nababan dengan perolehan suara 105.559, sementara Partai Golkar gagal mengamankan kursi dari dapil Jakarta I.
Baca Juga: Soal Polemik RUU DKJ Jadi UU, Begini Respons Airlangga Hartarto
Selain itu, caleg yang juga pesohor Ayu Azhari juga terancam gagal sebab PAN juga tak mendapatkan kursi dari dapil ini. Ada pula pendakwah Yusuf Mansur dari Perindo yang juga terancam gagal mengingat partai yang diketuai Harry Tanoesoedibjo ini kalah bersaing.
Berdasarkan penghitungan konversi dari hasil rekapitulsi suara tingkat nasional untuk Provinsi DKI Jakarta pada rapat pleno yang digelar KPU, partai dan caleg yang berhasil mendapatkan kursi di dapil DKI Jakarta I ialah PKS 2 kursi (Mardani Ali Sera dan Anis Byarwati), PDIP 1 kursi (Putra Nababan), Gerindra 1 kursi (Habiburokhman), PAN 1 kursi (Eko Hendro Purnomo), dan PKB 1 kursi (Hasbiallah Ilyas).
Berita Terkait
-
Potret Lawas Menpora Dito yang Adabnya Dihujat Netizen: Foto Bareng Anies dan Ahok
-
Dikritik Gegara Foto Bareng Juara All England, Menpora Dito Mendadak Bikin Akun X Buat Klarifikasi?
-
Ngabalin Tepok Jidat, Cuma Dapat 7.001 Suara di Pileg 2024
-
Gagal Lolos ke DPR, Popularitas Tak Mampu Dongkrak Suara Caleg Golkar Ngabalin
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta